LombokPost - Titik terang penyelesaian sengkarut lahan Gedung Balai Guru Penggerak (BGP) NTB di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, mulai mengerucut pada opsi relokasi.
Pihak BGP NTB memberikan sinyal siap angkat kaki dan memindahkan sekretariatnya dari lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tersebut, seiring dengan habisnya masa pinjam pakai aset yang telah berjalan selama 10 tahun.
“Sudah ada sinyal untuk itu (pindah),” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram M. Ramayoga.
Ramayoga mengatakan, kepastian mengenai teknis perpindahan dan pemanfaatan aset ini kini tinggal menunggu kedatangan tim mediator dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Tim tersebut dijadwalkan turun langsung ke Mataram untuk meninjau lokasi dan mematangkan opsi pertukaran tempat yang sempat dibahas saat koordinasi di Jakarta. Namun, mereka masih terganjal efisiensi anggaran untuk datang meninjau.
"Kita masih menunggu tim mediator dari Kejaksaan Agung datang melihat lokasi. Kehadiran mereka untuk memastikan opsi yang kita tawarkan,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Mataram Tunggu Tim Mediator Kejagung untuk Melihat Gedung BGP NTB
Ramayoga menjelaskan, habisnya masa transisi pinjam pakai ini menjadi atensi serius dari pusat. Oleh karena itu, Pemkot kini mengerucutkan pembicaraan pada opsi pertukaran fungsi gedung secara sementara agar tidak mengganggu roda organisasi. Sinyal perpindahan ini akan diawali dengan pemindahan Sekretariat BGP NTB ke fasilitas milik Pemkot yang ada di Jalan Majapahit.
“Opsi yang masih kita anukan itu pertukaran untuk sementara. Jadi sekretariatnya BGP itu dipindah dulu ke kantor Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kota Mataram,” jelasnya.
Meski demikian, Ramayoga menambahkan untuk fasilitas Wisma BGP yang berada di kompleks tersebut, kemungkinan akan diterapkan skema penggunaan bersama atau perpanjangan waktu secara terbatas. Hal ini mengingat fungsi wisma tersebut sebagai pusat pelatihan guru di tingkat regional.
Baca Juga: Konflik Lahan Gedung BGP NTB: Pemkot Mataram Tunggu Mediasi Kejagung, Siap Jika Gedung Dirobohkan
“Silakan manfaatkan itu. Kita manfaatkan bersama,” tambahnya.
Mengingat skala pelayanan BGP mencakup wilayah provinsi, Ramayoga juga membuka peluang adanya pelibatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB maupun pemerintah daerah lain dalam penyediaan lahan baru bagi BGP.
Menurutnya, pihak mediator dari Kejagung bahkan berencana memantau kabupaten pendukung lain yang sekiranya siap menyiapkan lahan alternatif bagi lembaga di bawah kementerian tersebut.
“Rencananya di Kabupaten Lombok Tengah,” tambahnya.
Pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun diminta untuk berkoordinasi dengan Bapanas mengenai usulan pendanaan bangunan gedung. Yang proses tersebut membutuhkan waktu setahun dari sebelum dibangun.
“Kalau diusulkan 2026 ya untuk 2027,” jelasnya.
Editor : Kimda Farida