LombokPost - Sebanyak empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mencatat rapot merah pada paruh pertama tahun ini.
Hingga Semester I 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi keempat instansi strategis tersebut masih tiarap di bawah 50 persen dari target yang telah dicanangkan.
Adapun keempat OPD yang capaian targetnya masih berada di bawah performa tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pariwisata daerah setempat.
“Tidak harus berada di dalam zona nyaman seperti itu harus lebih, upaya harus lebih keras lagi,” kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana.
Menyikapi capaian yang belum optimal ini, Mohan menegaskan langkah taktis dan strategis segera diambil oleh pihak pemerintah daerah.
Melalui high level meeting yang digelar bersama seluruh jajaran eselon, pihak eksekutif telah membedah secara menyeluruh akar kendala teknis maupun manajerial yang dihadapi masing-masing instansi.
Baca Juga: Target PAD Seret, DLH Mataram Sasar Sampah CFD
Menariknya, alih-alih langsung menjatuhkan sanksi tegas atau berencana memisahkan fungsi pemungutan PAD menjadi satu pintu terpadu seperti sektor pajak, Mohan memilih menggunakan pendekatan yang lebih persuasif.
Dirinya mengaku sangat memaklumi dilema struktural yang dihadapi oleh para kepala OPD yang bertugas di lapangan.
Menurut orang nomor satu di Kota Mataram ini, instansi-instansi pengampu tersebut mengemban tanggung jawab ganda yang tidak mudah karena harus berjalan secara paralel.
Di satu sisi, jajaran dinas dituntut menyelesaikan tugas pelayanan teknis masyarakat yang kompleks. Sedangkan di sisi lain mereka juga bertindak sebagai pengampu profit center untuk mendulang retribusi daerah.
“Nah, ini berjalan bersama-samaan. Sepanjang usahanya sudah maksimal dan marginnya tidak terlalu besar dari target, saya bisa memaklumi,” jelasnya.
Mohan mencontohkan Dinas PUPR Kota Mataram yang dominasi pekerjaannya bersifat teknis infrastruktur, namun tetap dibebani tugas memungut retribusi reklame serta pelayanan penyedotan tinja.
Begitu pula dengan DLH yang wajib mengelola masalah kebersihan sampah kota sekaligus memastikan retribusinya mengalir lancar ke kas daerah.
Meskipun beban kerja ini timpang, Mohan menilai sistem kerja paralel tersebut sejauh ini masih bisa dikelola dengan cukup baik.
“Saya pastikan semua sudah bekerja keras,” ucapnya.
Baca Juga: NasDem Apresiasi Kinerja Pendapatan Pemkot Mataram, PAD Melonjak Hampir 28 Persen
Oleh karena itu, Mohan menegaskan belum memiliki rencana menyatukan fungsi teknis dan fungsi profit center tersebut ke satu badan khusus.
Ia memilih fokus memberikan sebuah tantangan baru, motivasi, serta ruang inovasi bagi para kepala OPD untuk melakukan langkah intensifikasi maupun ekspansi potensi pendapatan tanpa keluar dari koridor pelayanan publik.
Evaluasi berkala tetap berjalan ketat untuk memastikan margin antara realisasi dan target tidak semakin melebar luas.
“Tapi kan ukuran akhirnya, target ini bisa kita capai gitu. Meskipun itu kolektif ya,” ucapnya.
Meski tren tahunan menunjukkan grafik pendapatan baru akan melonjak tajam pada pengujung triwulan ketiga. Mohan menginstruksikan agar akselerasi penyerapan dilakukan sejak awal triwulan ketiga ini demi mengamankan target di akhir tahun anggaran nanti.
“Saya bilang kemarin supaya di triwulan ketiga awal ini sudah mulai harus digenjot lagi gitu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri, mengatakan capaian PAD dari sektor retribusi yang masih berada pada kisaran 30 hingga 40 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, OPD harus segera melakukan berbagai langkah percepatan agar realisasi pendapatan minimal melampaui 50 persen.
“Mereka harus lebih inovatif dan kreatif agar pencapaiannya segera meningkat, paling tidak di atas 50 persen,” katanya.
Terkait kendala pencapaian PAD, Alwan menegaskan setiap OPD telah diberikan target berdasarkan indikator, potensi, serta kemampuan masing-masing.
Oleh karena itu, rendahnya realisasi tidak lagi dapat dijadikan alasan, mengingat target tersebut telah disepakati bersama dalam pembahasan anggaran.
“Semuanya itu sudah diperhitungkan karena target itu juga sudah dibahas bersama DPRD. Makanya ini yang terus kita pacu agar target tersebut bisa tercapai,” jelasnya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan