Matangkan Musda 2026, KNPI NTB Gelar Rapimpurda Bahas Jadwal dan Validasi OKP

LombokPost – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) pada 17-18 Juli 2026 di Hotel Lombok Plaza, Mataram. "Ini adalah Forum organisasi tertinggi kedua setelah Musyawarah Daerah (Musda) dan menjadi momentum penting mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Musda KNPI NTB Tahun 2026," kata Ketua DPD KNPI NTB Baihaqi, Kamis (16/7/2026). 

Selain membahas agenda teknis organisasi, Rapimpurda juga diharapkan menjadi ruang konsolidasi seluruh unsur KNPI. Mulai dari DPD KNPI kabupaten/kota hingga organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP).

Melalui forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan organisasi diharapkan memiliki kesamaan pandangan terhadap tahapan pelaksanaan Musda. Baihaqi mengatakan Rapimpurda adalah forum strategis memastikan proses regenerasi kepemimpinan berjalan sesuai mekanisme organisasi.

Karena itu, seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti pembahasan secara konstruktif demi menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi. "Rapimpurda menjadi bagian dari konsolidasi organisasi menjelang Musda. Kami ingin seluruh proses berjalan tertib, demokratis, dan sesuai dengan aturan organisasi sehingga Musda nantinya dapat berlangsung dengan baik," katanya.

Sementara itu, Sekretaris KNPI NTB Edy Kurniawan menjelaskan Rapimpurda memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur organisasi KNPI. Sebagai forum tertinggi kedua setelah Musda, berbagai keputusan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Musda akan dibahas dan disepakati dalam forum tersebut.

"Di sinilah kita membahas berbagai substansi yang menjadi dasar pelaksanaan Musda," ujarnya.

Edy mengatakan, salah satu agenda utama Rapimpurda adalah menetapkan waktu pelaksanaan Musda. Penentuan jadwal tersebut akan dibahas bersama seluruh peserta forum agar memperoleh kesepakatan yang menjadi acuan pelaksanaan Musda mendatang.

Selain waktu pelaksanaan, forum juga akan membahas lokasi penyelenggaraan Musda. Menurutnya, penetapan tempat menjadi bagian penting karena akan berkaitan dengan berbagai persiapan teknis maupun administrasi pelaksanaan forum tertinggi organisasi tersebut.

Tak hanya itu, Rapimpurda juga akan membahas validasi kepesertaan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). Pembahasan ini bertujuan memastikan seluruh organisasi yang berhak mengikuti Musda telah memenuhi ketentuan organisasi.