LombokPost — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram memastikan akan menggelar evaluasi total terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Langkah ini diambil menyusul maraknya temuan ketimpangan sebaran peserta didik, di mana sejumlah sekolah favorit kebanjiran pendaftar sementara sekolah negeri lainnya justru kekurangan murid.
"Jalur domisili memang perlu kita evaluasi," aku Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, Rabu (15/7/2026).
Yusuf membeberkan salah satu pemicu utama penumpukan siswa di sekolah tertentu adalah siasat perpindahan antardokumen kependudukan oleh orang tua siswa demi mengejar sekolah incaran.
Modus manipulasi Kartu Keluarga (KK) ini secara langsung merusak sistem zonasi yang telah dirancang untuk meratakan jumlah murid di setiap kelurahan.
"Di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, termasuk perpindahan kartu keluarga yang dilakukan agar siswa bisa masuk ke sekolah tertentu," ungkapnya.
Kondisi tersebut berdampak fatal bagi sebagian sekolah pinggiran yang kian minim peminat. Yusuf mencontohkan ini terjadi di beberapa titik, salah satunya di SD Negeri 12 Mataram yang jumlah serapan siswa barunya merosot tajam dan kini tengah dalam pengawasan khusus dinas.
"Salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah penggabungan (merger) sekolah," ujarnya.
Kebijakan penggabungan dinilai menjadi solusi paling realistis di tengah tren penurunan jumlah anak usia sekolah. Meski demikian, dinas juga terbentur batasan sarana pada sekolah-sekolah berdaya tampung besar yang tidak bisa secara sepihak menambah ruang kelas baru.
"Ada sekolah yang memang terkendala sarana sehingga tidak bisa membuka rombel baru," terangnya.
Baca Juga: Padahal Akreditasi A, SDN 12 Mataram Cuma Dapat 6 Murid Baru di SPMB 2026! Ada Apa?
Guna membenahi celah regulasi ini dari hulu, Disdik Mataram kini tengah menyusun laporan komprehensif terkait dinamika lapangan SPMB 2026. Data objektif ini nantinya akan diserahkan langsung ke tingkat pusat sebagai bahan rekomendasi perbaikan sistem zonasi nasional.
"Hasil evaluasi dari daerah akan kami sampaikan secara resmi agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan," jelasnya.
Meski menyisakan sejumlah catatan merah pada kluster distribusi murid, Yusuf mengklaim secara makro proses penerimaan tahun ini berjalan jauh lebih kondusif dibandingkan periode sebelumnya. Pihaknya berjanji akan memperketat verifikasi faktual administrasi kependudukan pada musim penerimaan mendatang demi asas keadilan pendidikan.
"Sejumlah persoalan teknis yang muncul di lapangan tetap akan menjadi perhatian agar distribusi siswa antarsekolah dapat berlangsung lebih merata," pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin
Sumber : Liputan Berita Lombok Post