LombokPost - Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, memastikan pelaksanaan program Tempah Dedoro terus berlanjut sebagai salah satu langkah konkret mengatasi persoalan sampah di tingkat tapak. Program ini dinilai terbukti efektif menekan volume sampah organik yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tanpa membebani keuangan daerah maupun masyarakat.
Mohan menegaskan, keberadaan Tempah Dedoro telah memberikan dampak nyata terhadap pengurangan volume sampah di tingkat lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berkomitmen untuk memperluas dan mendorong penerapannya secara masif di seluruh kelurahan se-Kota Mataram.
“Saya tahu memang ada dampaknya terhadap pengurangan sampah di lingkungan,” katanya.
Sistem tempah dedoro sendiri dirancang secara sederhana dan ramah lingkungan. Masyarakat cukup membuat lubang khusus di pekarangan rumah untuk menampung sekaligus mengolah sisa sampah dapur dan bahan organik lainnya menjadi pupuk kompos. Skema ini telah sukses diterapkan di sejumlah wilayah, salah satunya di Lingkungan Marong.
Baca Juga: Gunakan Dana Kelurahan, Lurah Pejeruk Sebar Puluhan Tempah Dedoro Baru di Kawasan Percontohan
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan di lapangan, Pemkot Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan memfasilitasi kebutuhan operasional warga dengan menyiapkan layanan saluran siaga (hotline) atau nomor pengaduan khusus. Layanan ini dapat dimanfaatkan warga jika wadah Tempah Dedoro milik mereka telah penuh dan membutuhkan armada pengangkut.
“Kalau masyarakat tidak mau mengangkut sendiri, ya kita yang akan turun angkut," tegasnya.
Tak hanya itu, Pemkot juga memberikan jaminan penanganan pascaproduksi. Apabila masyarakat tidak memanfaatkan hasil pupuk kompos yang diproduksi dari Tempah Dedoro, petugas dari DLH siap membantu proses pengangkutan dan penyalurannya.
"Nanti kita yang akan angkut hasil komposnya itu," tambahnya.
Lebih lanjut, Mohan menekankan program tempah dedoro sejak awal didesain sebagai gerakan berbasis masyarakat yang efisien dan ekonomis. Program ini tidak memerlukan alokasi anggaran besar serta sangat fleksibel diterapkan di lahan pemukiman yang terbatas.
"Lahan tidak ada masalah dan biayanya juga tidak seberapa. Jika dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat pun sebenarnya tidak menjadi kendala," paparnya.
Disinggung mengenai jumlah kelurahan yang hingga kini belum menerapkan tempah dedoro, Mohan mengaku belum memegang data secara terperinci. Meski demikian, ia menjamin pihak Pemkot akan segera melakukan pendataan sekaligus memastikan seluruh wilayah merealisasikan program pengolahan sampah mandiri tersebut.
“Kalau untuk jumlah pasti kelurahan yang belum menerapkan, saya belum tahu persis. Tapi yang jelas, nanti kita pastikan dan kawal program ini berjalan di seluruh wilayah,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan