HUT KE-39 IPPAT, Transformasi Digital Pertanahan Jadi Momentum Perkuat Layanan


LombokPost – Pemerintah Kota Mataram menegaskan arah kebijakan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman saat menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Mataram, Jumat (25/9).
Jawaban tersebut sekaligus menjadi respons pemerintah terhadap berbagai catatan, pertanyaan, dan masukan fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban pemerintah, kebutuhan yang bersifat mengikat dan mendesak, serta dinamika kebutuhan pembangunan daerah.
“Setiap kebijakan dan program harus disusun secara realistis,” kata TGH Mujiburrahman.
Menurutnya, eksekutif dan legislatif memiliki semangat yang sama. Memastikan program pemerintah berjalan efektif, efisien, ekonomis, sekaligus selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah persoalan persampahan, khususnya penanganan TPS Monjok. Pemerintah memastikan aktivitas persampahan di TPS yang berada di area Kantor Lurah Monjok dihentikan mulai 25 September 2026 dan sementara dialihkan ke TPS Bintaro melalui sistem TPS mobile.
Pengalihan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, camat, pelaksana tugas lurah, kepala lingkungan, serta operator roda tiga. Skema ini akan berjalan sampai TPS baru di Jalan Terusan Bung Hatta selesai dikerjakan.
Untuk penanganan jangka pendek hingga akhir 2026, pemerintah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp100 juta. “Sedangkan untuk jangka panjang, Pemkot Mataram akan menyiapkan lahan melalui pengadaan tanah,” terangnya.
Di bidang pengentasan kemiskinan, pemerintah menyebut tiga strategi utama. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin; mengurangi beban pengeluaran; serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




