LombokPost– Proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Kota Mataram terus menuai sorotan. Megaproyek di tahap awal menelan anggaran mencapai Rp 700 miliar itu dinilai masih ‘setengah hati’ dalam pengerjaan di lapangan.
Hal ini menyusul banyak timbul keluh kesah warga. Mulai dari dampak arus lalu lintasnya hingga kabar rumah warga yang akan dibongkar demi memasang pipa saluran.
“Itu yang kami sampaikan sebelumnya, proyek ini jangan hanya fokus pengerjaan fisik, tetapi juga memastikan dampak proyek terhadap masyarakat dan lalu lintas telah diantisipasi sejak awal,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat, Jum'at (21/8).
Politisi PKS ini melihat sosialisasi proyek ini juga terkesan sekadar menjalankan formalitas. Cerminan proyek besar dengan visi penataan sanitasi sekala kota jauh dari yang terlihat.
“Idealnya sosialisasi harus masif,” tegasnya.
Menurutnya, informasi kepada masyarakat tidak cukup hanya melalui spanduk maupun media sosial. “Tidak hanya dilakukan melalui spanduk atau media sosial. Tapi bagaimana kemudian camat, lurah harus proaktif menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan proyek ini,” tegasnya.
Dia mengatakan, proyek SPALDT bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu singkat. Ada tahapan pembongkaran, pemasangan jaringan, hingga pekerjaan lainnya.
“Dan semuanya berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat,” tekannya.
Baca Juga: Kuasa Hukum Yaqut: Kuota Haji Tambahan Bukan Keputusan Sepihak Indonesia
Karena itu, pemerintah harus menjelaskan secara utuh tahapan pekerjaan kepada warga. Terlebih, sejumlah ruas yang menjadi lokasi pembangunan merupakan jalur yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.
“Yang kedua yang harus dipikirkan pemerintah itu terhadap dampak lalu lintas atau dampak kegiatan masyarakat juga. Nah itu tidak sederhana ketika kemudian proyek ini melewati jalan atau pemukiman di mana masyarakat beraktivitas ekonomi,” katanya.
Ismul menyoroti potensi persoalan kompensasi bagi warga yang terdampak proyek. Dia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme dan anggarannya sejak awal apabila pembangunan memang menimbulkan kerugian atau dampak terhadap masyarakat.
“Ganti rugi jika proyek ini kemudian berdampak kepada ganti rugi, ini harus dipikirkan dan tidak ditunda. Jangan proyek berjalan sekarang, ganti ruginya tahun depan,” tegasnya.
Menurut Ismul, persoalan tersebut harus masuk dalam perhatian DPRD. Jangan sampai kebutuhan penanganan dampak proyek baru dipikirkan ketika pekerjaan sudah berjalan.
“Ini juga menjadi catatan kami,” tegasnya.
Seorang warga, Wahyu mengaku bingung dengan sosialisasi proyek yang didengarnya. Selain minim informasi, kabar pengerjaan teknis hingga ke pemukiman warga membuatnya cemas.
“Kami masih bertanya-tanya,” ungkapnya.
Baca Juga: DEN Dorong Riset Kampus dan Kemandirian Daerah Percepat Transisi Energi NTB
Wahyu mengaku rumahnya sudah didatangi petugas proyek bersama RT setempat. Mereka mengukur area rumah, namun detail pengerjaan tidak dijelaskan secara pasti.
Ia mengaku bingung karena posisi toilet rumahnya berada di bagian paling belakang dengan panjang bangunan mencapai 20 meter. Berdasarkan informasi awal, saluran pembuangan septic tank akan ditarik ke saluran utama di depan rumah.
“WC saya paling belakang, masa mau ditarik ke depan? Berarti keramik dan tembok rumah harus dibobol dari belakang sampai depan. Kalau dibobol, apa ada keramik pengganti yang speknya sama? Jangan sampai cuma diganti sepetak, belang dong," tegasnya.
Selain masalah kerusakan fisik bangunan, warga juga mempertanyakan kejelasan biaya operasional ke depan. Adanya potensi pemasangan meteran limbah menimbulkan kekhawatiran timbulnya beban tagihan bulanan baru bagi warga.
"Dulu kan tidak bayar, nanti kalau ada meteran berarti kita bayar bulanan. Masalah kotoran saja masa kita harus bayar, dan berapa biayanya kan belum pasti," lanjutnya.
Baca Juga: Jelang HUT Mataram, ASN Turun Merawat Ruang Publik
Masyarakat berharap pihak pelaksana maupun pemerintah memberikan sosialisasi yang lebih masif dan transparan. Warga membutuhkan kepastian terkait ganti rugi pembenahan rumah, mekanisme pengerjaan, hingga kejelasan aturan tarif bulanan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Bayangan saya, depan rumah nanti akan diganti. Sekian bulan kita akan terganggu,” ucapnya.
Selain itu, proyek tersebut menurutnya juga memicu kemacetan parah di jalan raya. Di kawasan Jalan Industri, penggalian lubang besar atau shaft tepat di depan SMA Hang Tuah memberlakukan sistem buka-tutup jalan.
Kondisi ini membuat pengguna jalan merasa sangat terganggu karena antrean kendaraan kerap mengular pada jam-jam sibuk. “Nanti akan semakin banyak lubang seperti ini dan makin macet, padahal ini proyek panjang,” keluhnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post