LombokPost - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong penguatan riset perguruan tinggi dan kemandirian energi daerah untuk mempercepat transisi energi nasional. Potensi energi terbarukan di daerah dinilai perlu dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Hal itu mengemuka dalam sosialisasi bertajuk Akselerasi Kapasitas Publik dengan Pemahaman Kebijakan Energi Nasional dan Isu Strategis, serta Cadangan Energi Nasional bersama Universitas Mataram (Unram), Kamis (20/8).
Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menandai arah baru tata kelola energi Indonesia. Salah satu perubahan penting dalam kebijakan tersebut adalah meningkatnya peran energi nuklir dalam mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) dan dekarbonisasi.
Menurut Inten, nuklir tidak lagi ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam penyediaan energi. Sebaliknya, energi nuklir dipandang sebagai salah satu sumber energi yang diperlukan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan energi sekaligus mempercepat pengurangan emisi.
Dia mencontohkan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang tengah mempersiapkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada rentang 2031 hingga 2035. Sementara Indonesia menargetkan PLTN mulai beroperasi pada 2032–2034.
“Tanpa nuklir, kita tidak akan bisa mempercepat penyiapan pemenuhan kebutuhan permintaan energi yang nantinya akan tumbuh secara eksponensial, sekaligus untuk mempercepat program dekarbonisasi nasional,” kata Inten.
Selain nuklir, PP KEN juga menekankan pemanfaatan energi secara berkelanjutan melalui peningkatan peran energi baru dan terbarukan (EBT), serta pengurangan secara bertahap ketergantungan terhadap energi fosil dalam bauran energi nasional.
Anggota DEN Surono menambahkan, salah satu indikator keberhasilan implementasi KEN adalah terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi. Karena itu, sejumlah langkah strategis seperti mandatori B50 dan optimalisasi pemanfaatan gas domestik terus didorong untuk menekan impor minyak dan LPG.
Baca Juga: TNI Kerahkan 14.167 Prajurit dan Puluhan Pesawat untuk Penanganan Karhutla di Berbagai Daerah
Surono juga menilai pengembangan energi lokal harus menjadi bagian penting dari strategi transisi energi di daerah. NTB, kata dia, memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, mulai dari panas bumi, tenaga surya hingga angin.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
