LombokPost - Posisi tingkat kesejahteraan atau desil warga yang mendadak bergeser kini tak lagi murni bergantung pada hasil wawancara petugas di lapangan. Integrasi data administratif eksternal—seperti daya listrik PLN hingga langganan air bersih PDAM—kini resmi menjadi variabel penentu yang ikut mengocok ulang status sosial ekonomi masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Ya, bisa secara otomatis mengubah posisi desil," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha.
Pemeringkatan desil dari skala 1 (termiskin) hingga 10 (terkaya) dihitung otomatis oleh sistem menggunakan metode Proxy Mean Test (PMT).
Metode ini mengkalkulasi sekitar 41 variabel kondisi sosial ekonomi keluarga secara komprehensif tanpa campur tangan subjektivitas petugas.
Baca Juga: Ribuan Warga Mataram Sanggah Status Desil Demi Bansos
Pergeseran desil yang dialami warga Kota Mataram dipicu oleh dua faktor utama:
-Integrasi Data Sekunder: DTSEN memadukan data lapangan (seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE) dengan data lembaga publik. Kenaikan daya atau konsumsi listrik PLN serta penggunaan air PDAM secara otomatis terbaca sistem sebagai indikator peningkatan strata ekonomi.
-Pemeringkatan Relatif: Desil bersifat dinamis. Meskipun kondisi ekonomi satu keluarga tidak berubah, posisinya bisa bergeser naik atau turun jika kondisi ekonomi warga lain di sekitarnya mengalami perubahan saat pemutakhiran data.
Selain faktor data administratif, kesalahan pengisian kuesioner saat wawancara kerap membuat warga miskin "terdepak" dari daftar penerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Muzakkir Walad, mengungkapkan bahwa kejujuran warga saat didata sangat krusial.
"Ada warga yang menjawab punya rumah sendiri, padahal sebenarnya hanya ngontrak atau kos. Ada juga yang ditanya berapa kali makan daging, dijawab tiga kali sehari—padahal itu cuma karena lagi musim Maulid dan sering diundang makan," ujar Muzakkir.
Kesalahan input data awal tersebut langsung dibaca sistem sebagai indikator keluarga mampu, yang berujung pada gugurnya hak warga untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Sumber : Liputan