Diserap Offtaker Rp 47.500/Kg! Wali Kota l Ubah Aset Mangkrak Jadi Kebun Cabai

Lalu Mohammad Zaenudin • Dipublikasikan Rabu, 9 September 2026 | 14:31 WIB
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dan Ketua TP PKK Kota Mataram Kinnastri Mohan Roliskana saat panen cabai perdana di BPP Dinas Pertanian
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dan Ketua TP PKK Kota Mataram Kinnastri Mohan Roliskana saat panen cabai perdana di BPP Dinas Pertanian

 

 

 

LombokPost- Pemerintah Kota Mataram mulai memperluas strategi pengendalian inflasi melalui pengembangan komoditas cabai. Dalam panen perdana cabai di lahan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kota Mataram, hasil panen 29,5 kg langsung diserap offtaker dengan harga Rp 47.500 per kilogram.

“Saya menyampaikan apresiasi ke Dinas Pertanian karena sudah bisa mempersiapkan lahan, kemudian memanfaatkan lahan seperti ini untuk menjadi produktif,” kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Senin (7/9).

Menurutnya, hasil panen perdana menunjukkan pemanfaatan lahan secara sederhana dapat memberikan hasil ekonomi bagi kelompok tani. “Ini panen perdana kita, panen satu komoditas yang penting, cabai hari ini,” imbuhnya. 

Ia menyebut kualitas cabai yang dipanen cukup baik. Selain ukurannya besar, cabai dinilai masih segar dan langsung memiliki pasar.

Kondisi tersebut dinilai menjadi bukti produksi cabai di lahan BPP memiliki prospek dikembangkan. “Tadi teman-teman sudah melihat hasilnya sangat bagus, cabainya besar dan kemudian segar. Tadi juga sudah ada offtaker-nya,” ujarnya.

Mohan mengatakan, keberhasilan panen perdana tersebut akan menjadi model untuk dikembangkan di lokasi lain. Ia telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mendata lahan-lahan milik pemerintah yang selama ini belum produktif.

“Karena ada beberapa lahan kita yang memang tidak produktif untuk kemudian diperluas,” tegasnya.

 

Baca Juga: Kinerja Logistik Tumbuh Positif, Pelindo Multi Terminal Lembar Catat Kenaikan Arus Barang Semester I

Menariknya, pengembangan tersebut untuk sementara tidak diarahkan menggunakan skema anggaran khusus. Pemkot Mataram memilih mengembangkan pola non-budget dengan mengandalkan kelompok tani dan Gapoktan sebagai pengelola.

“Skema tetap non-budgeter dulu. Karena ini kan kelompok tani yang mengelola dan kita berharap bahwa ini bisa menghasilkan dan bisa menghidupi kelompok-kelompok Gapoktan yang sudah kita bentuk selama ini,” jelasnya.

Ia menilai pola tersebut sekaligus dapat menjadi contoh bagi masyarakat memanfaatkan lahan kosong agar memiliki nilai ekonomi. Terlebih, cabai merupakan salah satu komoditas yang memiliki pengaruh terhadap pergerakan inflasi.

Mohan mengatakan, tanaman cabai di lokasi tersebut masih memungkinkan dipanen beberapa kali. Dengan pola budidaya yang tepat, satu siklus tanaman diperkirakan dapat menghasilkan tiga hingga empat kali panen sebelum dilakukan penanaman kembali.

Lebih jauh, Mohan optimistis pengembangan produksi cabai secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan Mataram terhadap pasokan dari luar daerah. Kuncinya, kata dia, berada pada keberanian memperluas lahan produktif dan menjaga keberlanjutan produksi.

“Oh, saya sangat yakin itu. Karena sekali lagi kita mempersiapkan plan, rencananya, untuk memperluas lahan-lahan yang memang tidak produktif itu untuk bisa dijadikan area tanam cabai,” pungkasnya.

Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengungkapkan, pengembangan cabai di lahan BPP tersebut masih merupakan tahap uji coba yang dimulai sejak Mei 2026. Alwan mengatakan, cabai dipilih karena berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir, komoditas tersebut berulang kali menjadi salah satu penyumbang inflasi.

“Kita coba dengan beberapa program, KWT kita coba, kemudian kita berikan ke warga, bibit, demplot, semuanya kita coba. Namun hasilnya belum maksimal,” tuturnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemkot Mataram kemudian mencari pola lain dengan memanfaatkan aset daerah yang belum digunakan secara maksimal. Gagasan itu muncul setelah melakukan studi komparasi ke Lombok Timur dan melihat program Champion Cabai yang dikembangkan di daerah tersebut.

Baca Juga: Cegah Korupsi, Pemkab dan Dewan Sepakat Review Anggaran

 

Alwan bersama Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) yang juga berkaitan dengan pengelolaan aset kemudian melakukan pemetaan terhadap sejumlah lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal. “Saya dengan Kaban BKD selaku pengelola aset, kita cari aset-aset yang memang belum termanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Salah satu lahan yang kemudian dipilih untuk uji coba adalah lahan BPP tersebut. Penanaman dilakukan sejak Mei dengan memperhitungkan kapasitas bibit dan kemampuan lahan.

“Alhamdulillah ini sudah cukup hasilnya, memuaskan lah ya,” jelasnya.

Namun, Alwan mengingatkan keberhasilan pada musim panas belum cukup memastikan program tersebut berhasil sepenuhnya. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan produksi ketika memasuki musim hujan.

Menurut dia, kondisi musim hujan perlu menjadi perhatian karena produksi cabai berpotensi menghadapi tantangan budidaya. Jika produksi terganggu ketika permintaan tetap tinggi, harga cabai justru berpotensi kembali mendorong inflasi.

“Ini kan baru musim panas. Nah, bagaimana dengan musim hujan nanti? Karena cabai di musim hujan tantangannya. Jangan sampai di musim hujan nanti inflasi kita cukup tinggi di cabai,” katanya. 

Editor : Lalu Mohammad Zaenudin
Sumber : Liputan Berita Lombok Post
Panen Cabai BPP Kota Mataram Mohan Roliskana Lahan Tidur Mataram Lalu Alwan Basri Inflasi Cabai