LombokPost - Pemkab bersama DPRD Lombok Barat sepakat membenahi tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi.
Komitmen ini diwujudkan lewat review menyeluruh terhadap seluruh program OPD serta Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan sesuai arahan KPK.
Wabup Lobar Nurul Adha mengungkapkan, pemkab telah menggelar rapim bersama seluruh kepala OPD.
Baca Juga: Perbaiki SOP Pokir, Pemprov NTB Filter Bantuan Terindikasi Sasaran Menyimpang
Pertemuan ini bertujuan menyisir dan mereview kegiatan yang terindikasi melanggar aturan.
Langkah ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama anggota DPRD.
Rapat tersebut memverifikasi alokasi Pokir pada APBD 2026, APBD Perubahan, hingga perencanaan tahun 2027.
Baca Juga: Mohan Ultimatum Semua Anggota Dewan Partai Golkar Tindaklanjuti Arahan KPK Luruskan Fungsi Pokir
”Ini merupakan arahan KPK yang berlaku nasional untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami bersama eksekutif dan legislatif duduk bersama, memiliki komitmen yang sama untuk mereview semuanya agar tidak masuk dalam indikasi korupsi,” jelasnya.
Ia menegaskan, koordinasi antara pemerintah daerah dan dewan berjalan sangat baik. Kedua pihak sepakat tidak memperdebatkan persoalan masa lalu.
Fokus utama saat ini adalah membenahi alokasi anggaran berjalan agar sesuai regulasi.
”Target kami dalam satu pekan ke depan hasil review dan verifikasinya sudah rampung,” imbuhnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
