LombokPost— Pemerintah Kota Mataram diminta tidak gagap menghadapi perubahan pola kehidupan masyarakat seiring perkembangan kota. Fenomena tempat nongkrong yang beroperasi hingga larut malam dinilai perlu disikapi dengan pola pengawasan baru, terutama untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Wayan Wardana mengatakan, langkah pemerintah menggerakkan kepala lingkungan untuk mengidentifikasi potensi kenakalan remaja sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sebab, pemantauan kondisi lingkungan memang sudah menjadi bagian dari tugas kepala lingkungan.
Namun, menurut politisi PDI Perjuangan itu, persoalannya kini bukan semata pada keberadaan kepala lingkungan. Tantangan yang dihadapi masyarakat telah berubah sehingga pemerintah juga harus menyesuaikan cara kerjanya.
“Masalahnya sekarang sepertinya kita gagap menghadapi perkembangan zaman ini,” kata Wayan.
Baca Juga: Penggerebekan Pelaku Narkoba di Sumbawa Ricuh, Polisi Kena Sabetan Sajam, Pelaku Ditembak
Dia menilai pola kenakalan remaja saat ini tidak selalu mudah terdeteksi sejak awal. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem deteksi dini yang lebih efektif untuk membaca perubahan perilaku maupun fenomena sosial di lingkungan masyarakat.
Wayan mencontohkan fenomena anak-anak muda yang masih berkumpul hingga dini hari di sejumlah tempat. Dia mengaku pernah melihat kondisi tersebut saat berolahraga pagi di Jalan Sriwijaya.
“Saya jogging pagi jam setengah enam, di sana masih ngumpul. Hal-hal seperti itu kan dulunya nggak ada,” ujarnya.
Wayan menegaskan, keberadaan tempat nongkrong maupun aktivitas malam bukan sesuatu yang otomatis harus dipandang negatif. Sebagai kota yang terus berkembang, Mataram membutuhkan ruang sosial bagi masyarakat untuk beraktivitas dan melepas kepenatan.
Terlebih, perkembangan usaha seperti kafe dan tempat nongkrong juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi serta sektor pariwisata.
Baca Juga: Jelang MotoGP Mandalika 2026, Polda NTB Siapkan Ribuan Personel dan Puluhan Pos Pengamanan
“Memang kota ini harus tumbuh seperti itu. Nggak bisa kita seperti apa Pak Wali Kota itu selesai di jam 11 sudah selesai. Bukan itu maksud saya,” jelasnya.
Menurut Wayan, yang diperlukan pemerintah adalah kemampuan mengelola perkembangan tersebut agar tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan kota, tetapi tidak menimbulkan ekses terhadap keamanan dan ketertiban.
Dia menilai pemerintah harus mengambil posisi sebagai pengayom yang mampu membaca perubahan fenomena sosial sekaligus menyiapkan mitigasi terhadap risikonya.
“Pemerintah sebagai orang tua di kota itu, sebagai orang tua yang mengayomi masyarakatnya, memang harus melihat perkembangan fenomena seperti itu. Harus dicarikan bagaimana supaya itu tetap berjalan tapi tidak menimbulkan ekses-ekses yang lain,” tegasnya.
Wayan juga mengingatkan agar fenomena kenakalan remaja tidak langsung dijawab dengan menyalahkan anak-anak maupun keberadaan tempat nongkrong. Fenomena tersebut, kata dia, justru perlu dipelajari secara lebih komprehensif.
Baca Juga: Kapolda NTB Terima Dirut PT TCN, Bahas Keamanan dan Kondisi Gili Trawangan
Karena itu, dia tidak sepakat jika pengawasan hanya dibebankan kepada kepala lingkungan.
“Kepala lingkungan kan bukan Komandan Surya dari zaman baheula, juga sudah ada. Nggak bisa kita mengandalkan kepala lingkungan untuk mengantisipasi itu,” katanya.
Menurutnya, persoalan kamtibmas membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Mulai pemerintah daerah, aparat, lingkungan, keluarga hingga stakeholder terkait lainnya perlu memiliki pola koordinasi yang lebih kuat untuk melakukan pencegahan.
“Harus banyak stakeholder yang turun bergabung di sana. Sehingga nanti hal-hal seperti itu bisa kita tanggapi, bisa kita antisipasi lebih dini,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post