Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desak Raperda PMI NTB Berperspektif Gender, SP Mataram Serahkan Counter Draft ke DPRD NTB

N
Penulis: Nurul Hidayati❯
Desak Raperda PMI NTB Berperspektif Gender, Solidaritas Perempuan Mataram Serahkan Counter Draft ke DPRD.
Desak Raperda PMI NTB Berperspektif Gender, Solidaritas Perempuan Mataram Serahkan Counter Draft ke DPRD.
LombokPost – Solidaritas Perempuan (SP) Mataram mendesak Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memastikan prinsip perlindungan perempuan menjadi ruh utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB.

Advertisement

Desakan tersebut disampaikan saat audiensi bersama DPRD NTB.

Advertisement

Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Mataram Ida Hidayati, menegaskan regulasi daerah tidak boleh membentengi PMI dengan cara membatasi hak-hak dasarnya.

SP Mataram menolak poin-poin yang berpotensi diskriminatif, seperti syarat izin suami/istri serta pembatasan PMI yang memiliki anak di bawah usia dua tahun.

"Perempuan PMI bukan sekadar tenaga kerja yang ditempatkan ke luar negeri, melainkan warga negara yang berhak hidup bermartabat dan bebas dari kekerasan. Perlindungan harus diwujudkan dengan pemenuhan akses informasi, bantuan hukum, layanan kesehatan, dan mekanisme pengaduan yang aman," tegas Ida.

Dalam audiensi tersebut, SP Mataram menyerahkan counter draft Raperda yang memuat lima tuntutan utama.

Penghapusan Ketentuan Diskriminatif: Menghapus syarat izin pasangan dan larangan memiliki balita.

Perlindungan Khusus Gender: Mengadopsi landasan CEDAW, HAM, dan TPKS untuk mencegah kekerasan serta perdagangan orang.

Pembekalan Pra-Penempatan: Mewajibkan edukasi hak asasi, kesetaraan gender, dan literasi digital.

Layanan Terpadu Korban: Menjamin rumah aman, pendampingan hukum, dan psikologis bagi PMI korban kekerasan.

Perlindungan Berkelanjutan: Pemberdayaan ekonomi dan jaminan sosial bagi PMI purna tanpa batas waktu.

Menanggapi masukan tersebut, Ketua Komisi V DPRD NTB, Didik Sumardi, mengapresiasi counter draft dari SP Mataram dan berjanji akan mengawalnya bersama Pansus 2 dan tim ahli sebelum tahap finalisasi.

DPRD NTB berkomitmen memasukkan norma kesetaraan gender serta melanjutkan sosialisasi hingga ke tingkat desa.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Lobar Perjuangkan Kenaikan Honor PPPK Paro Waktu Guru dan Nakes

DPRD Lobar Perjuangkan Kenaikan Honor PPPK Paro Waktu Guru dan Nakes

Honor guru dan tenaga kesehatan PPPK paro waktu di Lombok Barat yang disebut hanya Rp250 ribu per bulan menjadi perhatian serius dewan.

DPRD Lobar dan PT Tripat Sebut Akses Satu Pintu Pura Meru di Taman Narmada Demi Lindungi Aset Negara

DPRD Lobar dan PT Tripat Sebut Akses Satu Pintu Pura Meru di Taman Narmada Demi Lindungi Aset Negara

DPRD Lombok Barat bersama PT Tripat meluruskan polemik pengaturan akses Pura Meru di Taman Narmada.

Pemprov NTB Dorong Dialog Pemkab–DPRD Lobar, Ajak Tuntaskan Polemik LPJ APBD 2025 Lewat Musyawarah

Pemprov NTB Dorong Dialog Pemkab–DPRD Lobar, Ajak Tuntaskan Polemik LPJ APBD 2025 Lewat Musyawarah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan DPRD setempat untuk mengedepankan dialog.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer