LombokPost – Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mataram tak boleh berhenti pada sertifikat maupun status lulus uji kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh harus bermuara pada peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, pengembangan kompetensi menjadi bagian penting dalam membentuk aparatur yang mampu menjalankan tugas sesuai tuntutan jabatan dan kebutuhan organisasi.
“Pengembangan kompetensi menjadi bagian penting dalam membentuk aparatur yang mampu menjalankan tugas sesuai tuntutan jabatan dan kebutuhan organisasi,” kata Taufik, kemarin (21/9).
Menurut dia, sertifikasi dan uji kompetensi bukan sekadar tahapan administratif. Keduanya menjadi instrumen untuk memetakan kemampuan aparatur sekaligus melihat kebutuhan pengembangan kompetensi berikutnya.
Baca Juga: Lapas Selong Geledah Kamar Hunian Narapidana dan Tes Urine Sejumlah Petugas
Karena itu, hasil dari proses tersebut harus dilihat lebih jauh. Terutama pada bagaimana kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Terutama dalam melaksanakan tugas pemerintahan,” tegasnya.
Sepanjang 2026, sebanyak 13 PNS Pemkot Mataram tercatat mengikuti program uji kompetensi maupun sertifikasi di sejumlah bidang. Di antaranya Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM Kearsipan, Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, serta Uji Kompetensi Analis Kebijakan.
Dari 13 peserta tersebut, 12 orang telah memiliki hasil uji kompetensi. Delapan peserta dinyatakan lulus, sedangkan empat lainnya belum lulus. Sementara satu peserta lainnya belum tercantum hasil dalam data yang tersedia.
Baca Juga: Polda NTB Tegaskan Kasus Pencucian Uang Eks Terpidana Narkoba Mandari Berlanjut
Khusus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, sebanyak 11 peserta dari Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti ujian secara daring pada 14–15 April 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.
“Dari 11 peserta tersebut, tujuh dinyatakan lulus dan empat lainnya belum lulus,” jelas Taufik.
Selain itu, Pemkot Mataram mengikutsertakan ASN dalam Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM Kearsipan yang dilaksanakan pada 25–27 Februari 2026 melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Ada pula Uji Kompetensi Analis Kebijakan yang dilaksanakan pada 7–9 April 2026 melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Jakarta. Untuk program tersebut, hasil kelulusan peserta belum tercantum dalam data yang tersedia.
Taufik menegaskan, hasil uji kompetensi tidak semata-mata menjadi penanda berhasil atau tidaknya seorang ASN melewati tahapan ujian. Bagi peserta yang belum mencapai hasil yang diharapkan, hasil tersebut justru dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi aspek kompetensi yang masih perlu diperkuat.
Baca Juga: Kejati NTB Pelototi Kasus Korupsi Kapal Banawa dan Dana BOS Tiga SLB di Bima
“Yang penting bagaimana proses pengembangan kompetensi ini memberikan manfaat terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik,” tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram I Wayan Wardana menilai peningkatan kualitas aparatur perlu dibarengi mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Sistem yang dibangun pemerintah harus dapat diukur efektivitasnya agar pengembangan kompetensi tidak berhenti sebagai formalitas administratif.
“Evaluasi harus dilakukan terus-menerus,” kata Wardana.
Menurutnya, pengembangan kompetensi juga perlu berjalan beriringan dengan sistem karier yang objektif dan berbasis kemampuan. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki ASN dapat menjadi salah satu dasar dalam pengembangan karier di lingkungan pemerintahan.
“Fokus saja pada kompetensi, karena meritokrasi hanya akan hidup jika semua pihak mau profesional,” tegasnya.
Baca Juga: APBD Perubahan Sumbawa 2026 Naik, Pendapatan Daerah Bertambah Rp 45,83 Miliar
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post