LombokPost – Penanganan abrasi pantai di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, memasuki babak baru. Pemerintah pusat menyetujui pembangunan pemecah gelombang dengan alokasi anggaran Rp 60 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
“Alhamdulillah, kita sudah mengecek anggaran telah masuk di APBN senilai Rp 60 miliar,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning, Selasa (19/10).
Dia mengatakan proposal pembangunan pemecah gelombang yang diajukan telah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Proyek tersebut masuk dalam prioritas pembangunan tahun 2027 dan akan dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I.
Pembangunan pemecah gelombang tersebut direncanakan berlangsung dalam dua tahap. Pada APBN 2027, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar.
“Sementara itu, pada APBN 2028 direncanakan tambahan anggaran Rp 80 miliar,” terangnya.
Dengan demikian, total anggaran yang direncanakan untuk pembangunan pemecah gelombang di Bintaro mencapai Rp 140 miliar. Proyek ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang menekan abrasi pantai yang mengancam kawasan pesisir Ampenan.
Lale menjelaskan, persoalan pantai dan sungai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara berkelanjutan. Pemkot Mataram selama ini tetap mengalokasikan anggaran pemeliharaan setiap tahun mengantisipasi potensi kerusakan saluran dan ancaman banjir.
Menurut dia, penanganan sungai juga penting karena sampah yang menumpuk dapat terbawa arus hingga ke hilir dan mengikis dinding saluran. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut berpotensi memperbesar risiko kerusakan infrastruktur dan bencana banjir.
Baca Juga: Kini, Siswi Diawasi Konsumsi TTD
“Karena masalah di sungai dan pantai masih menjadi PR kita sekarang ini,” katanya.
Meski anggaran pembangunan tahap pertama telah dialokasikan, proyek tersebut masih membutuhkan penyelesaian persyaratan lingkungan. Lale menyebut pemerintah pusat meminta Pemkot Mataram memproses dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagai salah satu persyaratan pembangunan.
“UKL-UPL sedang berproses,” ujarnya.
Sementara itu, panjang pemecah gelombang yang akan dibangun belum dapat dipastikan. Perhitungan teknis, termasuk desain konstruksi dan harga satuan pekerjaan, menjadi kewenangan BBWS Nusa Tenggara I.
Pemkot Mataram berharap pembangunan tersebut dapat memperkuat perlindungan kawasan pesisir Bintaro dari ancaman abrasi. Namun, kepastian dimensi bangunan dan tahapan pelaksanaan masih menunggu penyelesaian perencanaan teknis serta persyaratan lingkungan.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana juga menegaskan kebutuhan pembangunan pemecah gelombang melindungi kawasan pesisir. Termasuk fasilitas publik di Pantai Ampenan.
“Pemecah gelombang di kawasan Pantai Ampenan jadi kebutuhan mendesak agar fasilitas yang sudah kami bangun tidak rusak karena gelombang pasang,” kata Mohan.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post