LombokPost-Bupati Lombok Timur (Lotim) Haerul Warisin meminta masyarakat Sembalun tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang menjanjikan lahan. Imbauan itu disampaikan menyusul aksi unjuk rasa puluhan warga Desa Sembalun di kantor PT Agrindo Nusantara belum lama ini untuk menuntut pengembalian lahan yang mereka klaim sebagai tanah ulayat peninggalan leluhur yang dikuasai perusahaan.
“Saya minta tolong kepada masyarakat Sembalun, jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjanjikan lahan, kemudian disuruh-suruh dan sebagainya,” terang Bupati Lotim Haerul Warisin, Rabu (11/11).
Dia meminta masyarakat Sembalun terlebih dahulu bertanya kepada pemerintah mengenai status dan asal-usul lahan yang menjadi sengketa. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengajak melakukan penggeregahan dan menempati lahan itu.
Baca Juga: Petani Sembalun Tak Lagi Sekadar Jual Biji Kopi
“Kasihan nanti masyarakat kita, mereka selama ini kan sudah aman, sudah nyaman bekerja di lahan-lahan milik perusahaan misalnya, jadi jangan mau diajak untuk melakukan yang lain-lain, oleh pihak mana pun,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Lotim AKBP Ariakta Gagah Nugraha menyampaikan, hak kepemilikan atas tanah telah diatur dalam perundang-undangan. Karena itu, masyarakat tidak bisa asal mengklaim atau menguasai lahan yang tidak jelas asal-usul kepemilikannya.
“Jadi saya imbau supaya masyarakat jangan pernah terpengaruh oleh siapa pun itu dengan iming-iming dibuatkan sertifikat ataupun sejenisnya, apalagi sampai mengeluarkan biaya,” katanya.
Baca Juga: Wisatawan yang ke Sembalun Diminta Waspada saat Musim Hujan
Ia meminta masyarakat lebih bijak dalam menghadapi situasi. Sebab, persoalan sertifikat kepemilikan lahan atau tanah sering kali berujung pada sengketa akibat informasi yang tidak jelas kebenarannya.
Dia menyarankan masyarakat yang menghadapi persoalan atau sengketa tanah untuk membuat laporan atau pengaduan kepada instansi terkait sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau misalnya ada permasalahan tentang tanah, atau sengketa agraria, tidak bisa kita asal-asalan untuk bertindak atau main hakim sendiri, karena sudah ada aturannya,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
