LombokPost - Kehadiran dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Mataram memberikan angin segar bagi penanganan ketenagakerjaan. Program nasional ini dinilai tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi besar dalam menekan angka pengangguran terbuka serta menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan di daerah.
“Bisa membantu lah, menekan angka pengangguran,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Putra Ekantara.
Baca Juga: Dana Dapur MBG Tak Cair, BGN Sebut Masalah Laporan Keuangan dan Data Penerima
Berdasarkan data terakhir pada akhir tahun 2025, angka pengangguran di Kota Mataram tercatat masih berada di kisaran 4,8 persen atau sekitar 10.000 jiwa. Dengan masifnya operasional kurang lebih 65 titik SPPG yang keselurhan mempekerjakan sekitar 2.800 relawan dan pegawai. Disnaker optimis hal ini dapat membantu meringankan beban pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran.
“Apalagi kan dia menerima warga sekitar tuh. SOP-nya kan gak boleh dari luar daerah, harus di daerah SPPG di sana, diutamakan warga sana,” jelasnya.
Kendati demikian, Disnaker mencatat masih ada kendala koordinasi terkait pelaporan data tenaga kerja dari pihak pengelola SPPG. Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2025, setiap perusahaan termasuk pengelola program MBG wajib melaporkan data ketenagakerjaan secara berkala. Mulai dari jumlah pegawai, akuntan, hingga ahli gizi yang dilibatkan.
“Ya sampai saat ini belum ada masuk laporannya, ya karena ini memang program pusat ya, tapi tidak menutup kewajiban. Ya karena di Perda itu nomor 4 kan mengamanatkan begitu, makanya melalui kesempatan ini kita minta langsung tadi,” jelasnya.
Baca Juga: Disnaker Kota Mataram Catat Enam Kasus Pemulangan PMI
Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Disnaker terus menggencarkan berbagai program pelatihan kerja dan pemberdayaan melalui bidang penempatan tenaga kerja. Bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait.
“Sudah ada beberapa pelatihan kita lakukan. Mulai dari DBHCHT dan pokir dewan,” ucapnya.
Mengenai target penekanan angka pengangguran, Putra belum memberikan angka pasti. Menurutnya, hal tersebut perlu kurasi data.
“Ya pastinya kita usaha untuk menekan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Kota Mataram Moh Reza Nugraha mengatakan, fluktuasi angka pengangguran sempat menyentuh titik tertinggi pada masa pandemi Covid-19. Tercatat pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Mataram berada di angka 6,83 persen.
Namun, berkat kebijakan stimulus ekonomi dan pembukaan kembali sektor jasa, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 6,03 persen pada 2022, lalu turun drastis ke 4,78 persen di tahun 2023. Meski sempat mengalami sedikit dinamika menjadi 4,85 persen di tahun 2024, data terbaru per 1 Desember 2025 menunjukkan posisi TPT berada di angka 4,80 persen.
“Tren penurunan ini menunjukkan arah yang positif dan konsisten. Meski tantangan urbanisasi di ibu kota provinsi sangat tinggi, itu diperlukan upaya agar pertumbuhan ekonomi selaras dengan ketersediaan lapangan kerja,” jelasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan