LombokPost — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Kota Mataram turun ke Mataram Mall. Legislator mulai menggali berbagai persoalan krusial dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
“Tahun 1996 lalu, dalam perjanjian ada luas 3,9 hektar,” ujar Direktur PT Pacific Cilinaya Fantasy (PCF) Teddy Saputra, Kamis (19/11).
Kunjungan kerja lapangan tersebut diterima langsung oleh Teddy di lokasi. Pertemuan berlangsung terbuka membahas kontrak kerja sama serta rincian luasan lahan. Batas-batas kawasan yang dikelola Mataram Mall turut menjadi pokok diskusi utama.
Pihak pengelola menyampaikan sejumlah catatan penting mengenai kondisi kawasan sejak awal. Teddy menjelaskan beberapa area tidak masuk lingkup pengelolaan PT Pacific Cilinaya Fantasy. Area tersebut mencakup deretan ruko di Jalan Cilinaya serta parkir barat.
Dokumen awal terkait kondisi dan luasan lahan masih tersimpan rapi. Sebelum pembangunan Mataram Mall dimulai, perusahaan sudah mengantongi dokumen dasar perjanjian.
Pihaknya tidak pernah memanfaatkan maupun menerima manfaat finansial dari kawasan ruko. Pengelolaan perusahaan murni mencakup area sesuai kontrak dan Hak Guna Bangunan.
Ketua Pansus BMD DPRD Kota Mataram Abd Rachman, memberikan penjelasan lanjutan. Kunjungan ini bertujuan menghimpun informasi langsung dari pihak pengelola aset daerah.
Segala usulan serta dokumen milik pengelola akan dicermati secara mendalam. “Ini salah satu cara kita mendengarkan aspirasi dari pengelola,” kata Rachman.
Baca Juga: NTB Surplus Telur 5.890 Ton, Gubernur Miq Iqbal Buka Pasar ke NTT
Masukan lapangan tersebut menjadi bahan berharga sebelum Raperda BMD disahkan. Legislator ingin aturan baru selaras dengan fakta empiris di lapangan.
Rachman menegaskan pembahasan Raperda BMD tidak sekadar berorientasi pada pembuatan regulasi. Aturan ini merumuskan pola pengelolaan aset daerah agar lebih optimal. Dewan mencermati potensi ekonomi serta skema kerja sama pemanfaatan aset.
Keberadaan Mal Pelayanan Publik di kawasan Mataram Mall ikut disorot. Operasional pelayanan publik membutuhkan kejelasan skema pembayaran biaya rutin ke depan. Komponen tersebut mencakup tagihan listrik serta biaya pengelolaan kebersihan lingkungan.
Anggota Pansus BMD I Gede Wiska, turut mengajukan pertanyaan kritis. Ia menelusuri kejelasan status pembayaran royalti deretan ruko di Jalan Cilinaya.
Dewan ingin memastikan ada tidaknya kontribusi ruko kepada pihak pengelola. “Kami ingin memastikan apakah ruko tersebut memberi kontribusi royalti atau tidak,” tegas Wiska.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post