
LombokPost-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Baiq Nelly Yuniarti mengingatkan, agar program Desa Berdaya tidak dimanfaatkan sebagai alat politik di kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades).
“Kami berharap tidak dibawa ke ranah manapun program pemerintah ini. Karena kemarin ada yang baru selesai pilkades. Hasilnya ada yang tidak sesuai, kemudian nyerempet, jangan sampai gitu,” jelasnya.
Program yang digagas Pemprov NTB itu ditujukan untuk seluruh desa dan kelurahan, bukan untuk kepentingan kandidat atau kelompok tertentu.
Dia mengungkapkan pernah menerima laporan yang mempertanyakan apakah Desa Berdaya, merupakan program kepala desa atau digunakan untuk kampanye.
Nelly membantah hal tersebut dan kembali menegaskan bahwa program itu merupakan inisiatif Pemprov NTB. “Jangan dipakai ke sana,” tegas mantan kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB tersebut.
Desa Berdaya merupakan program pemerintah provinsi untuk memberdayakan desa melalui tema-tema yang diusulkan berdasarkan potensi masing-masing wilayah.
Karena itu, pelaksanaannya harus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan dikaitkan dengan hasil pilkades. Nelly menyebut program tersebut mulai berjalan sesuai rencana. “Alhamdulillah sejauh ini masih on the track,” ujarnya.
Program ini akan diberikan kepada seluruh desa dan kelurahan di NTB. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Prioritas awal diberikan kepada desa miskin ekstrem, dan sejumlah desa yang memiliki tema pemberdayaan jelas.
“Ini program pemerintah provinsi yang insya Allah semua desa, kelurahan dapat. Hanya saja bertahap,” ujarnya.
Baca Juga: Dinilai Berisiko Tinggi, Pemprov NTB Perketat Pengawasan Program Desa Berdaya Transformatif
Pemprov NTB mengapresiasi kepala desa dan masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan, sesuai dengan ikhtiar bersama yang tertuang di Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




