Dinilai Berisiko Tinggi, Pemprov NTB Perketat Pengawasan Program Desa Berdaya Transformatif

LombokPost-Program Desa Berdaya Transformatif Pemprov NTB dengan anggaran Rp 36,11 miliar, mendapat sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB.
Tata kelola program bantuan modal usaha, bagi 5.162 penerima manfaat itu masuk kategori risiko tinggi.
Sebagai respons, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan, bantuan modal usaha ini dirancang untuk mendorong keluarga miskin ekstrem memiliki sumber penghasilan sendiri.
Skemanya berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang membantu, memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi beban pengeluaran keluarga.
“Kalau PKH itu kan bukan modal. Diberikan untuk bertahan hidup dan membantu mengurangi pengeluaran. Kalau Pemprov NTB memberikan modal usaha supaya mereka bergerak, punya usaha, dan keluar dari Desil 1,” bebernya, Senin (16/11).
Menurut Nelly, program transformatif menyasar kepala keluarga (KK) yang berada dalam kategori miskin ekstrem atau Desil 1. Pemprov NTB berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalankan usaha, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa menambah penghasilan keluarga dan memenuhi kebutuhan dasar.
“Kalau di dalam usahanya ada keuntungan, kemudian keuntungan itu untuk hidup. Itulah maksud program ini, bisa menambah biaya hidup sehingga kebutuhan paling dasar jadi teratasi,” tegasnya.
Penerima bantuan modal ini juga dimungkinkan merupakan keluarga yang mendapatkan PKH. Namun, Nelly kembali menegaskan, keduanya memiliki tujuan berbeda.
PKH membantu keluarga bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan bantuan modal Pemprov NTB diharapkan menjadi jalan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kondisi ekonominya.
Untuk memastikan usaha penerima manfaat dapat berjalan, Pemprov NTB menyiapkan tenaga pendamping yang akan mengawal penerima manfaat, selama dua tahun.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




