LombokPost-Pemprov NTB meminta desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Berdaya 2026 segera membelanjakan dana sesuai proposal.
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) NTB, rata-rata kegiatan yang diajukan desa merupakan pekerjaan sederhana.
“Setelah kami inventarisir, ternyata rata-rata pekerjaannya itu pekerjaan sederhana, yang istilahnya kalau dua minggu saja selesai,” ujarnya, Kamis (29/10).
Karena itu, pemerintah optimistis kegiatan dapat segera dilaksanakan setelah dana tersedia.
Nelly menjelaskan, dari 257 sasaran Desa Berdaya 2026, sebanyak 224 merupakan desa dan sisanya kelurahan. Dari 224 desa tersebut, sebanyak 216 telah mendapat rekomendasi, 206 pengajuannya sudah disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sedangkan 59 masih memerlukan perbaikan administrasi. Sementara itu, dana yang sudah ditransfer tercatat sebanyak 105.
Dia berharap desa yang telah menerima dana segera merealisasikan kegiatan sesuai rencana penggunaan dan rencana bisnis dalam proposal.
Percepatan belanja diperlukan agar manfaat program segera dirasakan masyarakat, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di desa.
Dia mengakui masih menerima laporan sejumlah desa yang ragu membelanjakan dana BKK. Karena itu, kepala desa yang telah menerima dana diminta segera merealisasikan kegiatan sesuai rencana bisnis yang tercantum dalam proposal.
“Segera membelanjakan, memproduksi, membuat apa yang memang sudah masuk di dalam rencana bisnis yang sudah diajukan di dalam proposalnya,” katanya.
Menurut Nelly, pencairan dana Desa Berdaya harus dilakukan pada tahun ini. Sementara itu, pelaksanaan pekerjaan diperkirakan masih memungkinkan dilakukan dalam waktu singkat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
