Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kades di KSB Risau Dana Desa Berdaya Jadi Silpa, Wagub Dinda Segera Bahas Solusi

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri (tengah) saat berdialog dengan pemda KSB dan masyarakat Air Suning, Seteluk, Rabu (21/10). (YUYUN/LOMBOK POST)
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri (tengah) saat berdialog dengan pemda KSB dan masyarakat Air Suning, Seteluk, Rabu (21/10). (YUYUN/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost-Pencairan anggaran program Desa Berdaya Tematik melalui APBD Perubahan 2026 menjadi kekhawatiran sejumlah kepala desa di Sumbawa Barat.

Hal itu terungkap saat Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri, bersama jajaran melakukan kunjungan kerja di salah satu desa penerima program Desa Berdaya di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Sumbawa Barat, Rabu (21/10).

Selama dialog tersebut, sejumlah kepala desa mengungkapkan kecemasan bahwa kegiatan tidak tuntas hingga akhir tahun sehingga anggaran yang belum terealisasi berpotensi dikembalikan dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Merespons hal tersebut, Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan, pemerintah daerah tetap mendorong agar program tersebut dapat diselesaikan sesuai perencanaan. 

Namun, evaluasi diperlukan untuk memetakan kendala yang dihadapi masing-masing desa, termasuk desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades).

Advertisement

“Memang tetap berpatokan pada perencanaan, tapi kalau itu tidak terselesaikan, apakah menjadi Silpa dan sebagainya, nanti kita lihat ya, tapi memang kita mendorong agar mereka bisa selesai,” ujarnya.

Untuk memastikan progres pelaksanaan program, Pemprov NTB akan kembali menggelar rapat pada akhir Oktober ini bersama seluruh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dari 10 kabupaten/kota di NTB.

Rapat tersebut akan mengevaluasi tingkat kesulitan yang dihadapi desa penerima, sekaligus menentukan langkah yang perlu diambil terhadap kegiatan yang berpotensi terkendala hingga akhir tahun.

“Jadi untuk mengevaluasi tingkat kesulitan ini, misalnya ada desa yang pilkades, seperti apa. Kalau memang dia sudah pasti, mungkin kan kita akan pending,” jelasnya.

Indah mengatakan, pemantauan juga dilakukan melalui penanggung jawab atau person in charge (PIC) di masing-masing DPMD yang bertugas menjadi penghubung antara Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Penyelesaian Pencairan Anggaran Desa Berdaya Tematik NTB Meleset ke Oktober

Penyelesaian Pencairan Anggaran Desa Berdaya Tematik NTB Meleset ke Oktober

Pencairan Desa Berdaya Tematik NTB meleset dari target September karena proposal desa belum lengkap dan proses verifikasi masih berlangsung.

Perkuat Garda Terdepan Desa Berdaya, Kasat Pol PP NTB Gembleng Kapasitas Satlinmas di Sumbawa

Perkuat Garda Terdepan Desa Berdaya, Kasat Pol PP NTB Gembleng Kapasitas Satlinmas di Sumbawa

Kasat Pol PP NTB memberikan pembekalan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Satlinmas Kelurahan/Desa di Desa Motong, Utan, Sumbawa.

Sambangi Desa Pijot, Kasat Pol PP NTB Gembleng Peran Linmas Wujudkan Desa Berdaya

Sambangi Desa Pijot, Kasat Pol PP NTB Gembleng Peran Linmas Wujudkan Desa Berdaya

Satpol PP Provinsi NTB turun langsung menemui jajaran Satlinmas di Kantor Desa Pijot, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (22/9/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer