LombokPost-Inspektorat Provinsi NTB ketat melakukan pengawasan, terhadap penggunaan anggaran Program Desa Berdaya. “Program ini masih dalam proses, jadi kita pendampingan ketat, setiap tahapan-tahapan prosesnya,” kata Inspektur Provinsi NTB Budi Herman, Rabu (11/11).
Pengawasan dilakukan terhadap dua skema program, yakni Desa Berdaya Transformatif dan Tematik. Budi menjelaskan, kedua skema Desa Berdaya tersebut mendapatkan perlakuan pengawasan yang sama. “Kami akan turun langsung untuk mendampingi pelaksanaan program seiring dengan proses pencairan anggaran,” tegasnya.
Baca Juga: Abdul Hadi Cek Bendungan Baturiti Jadi Sumber Air Bersih dan Pertanian Warga Sejumlah Desa
Pada skema Desa Berdaya Tematik tahap pertama ini, terdapat 224 desa yang menjadi sasaran program. Masing-masing desa mendapatkan anggaran bantuan keuangan khusus (BKK) hingga Rp 300 juta.
Besarnya dana yang dikelola desa menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan Inspektorat. Meski setiap desa telah memiliki pendamping dengan tugas dan fungsi masing-masing, Inspektorat tetap melakukan pendampingan dari sisi pengelolaan anggaran.
Pengawasan dimulai dari tahapan pencairan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga realisasi program sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Pihaknya juga harus memastikan penggunaan uang sesuai peruntukan serta bantuan benar-benar menyasar pihak yang dituju. “Fokus pada penggunaan uang dan sasaran,” ujarnya.
Pengawasan tersebut juga berlaku tanpa membedakan latar belakang kepala desa. Termasuk jika ada kepala desa yang sebelumnya, pernah tersangkut persoalan fraud dalam pengelolaan dana desa.
Ketentuan penggunaan anggaran juga berlaku sama bagi desa yang saat ini dipimpin kepala desa baru. “Perlakuannya sama semua. Karena kita tidak melihat latar belakang itu, tapi programnya kita masuk, kita dampingi,” tegasnya.
Begitu juga dengan Desa Berdaya Transformatif yang berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Bantuan dalam skema ini diberikan dalam bentuk modal usaha produktif secara langsung ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM).
Pada tahap pertama 2026, program tersebut menargetkan 5.162 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem di NTB. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 36,11 miliar. Setiap keluarga penerima memperoleh bantuan sebesar Rp 7 juta untuk modal usaha produktif.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
