LombokPost-Menyambut dibukanya rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) baru tahun anggaran 2024, usulan formasi mulai masuk ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Di antaranya yang sudah mendapatkan persetujuan adalah usulan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang berjumlah total hampir 60 ribu kursi.
Kemenhub mengusulkan formasi ASN baru sebanyak 18.017 kursi. Kementerian PAN-RB memutuskan menyetujui seluruh usulan tersebut. Pertimbangannya adalah untuk memperkuat aksesibilitas layanan transportasi nasional.
Usulan formasi ASN baru Kemenhub itu didominasi kategori PPPK. Perinciannya adalah 16.543 formasi PPPK tenaga teknis dan 83 formasi PPPK tenaga kesehatan. Kemudian 1.385 formasi CPNS tenaga teknis dan 6 formasi CPNS tenaga kesehatan.
Menurut catatan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, pengadaan ASN Kemenhub pada 2024 merupakan yang terbanyak dalam 10 tahun terakhir. Untuk itu, Azwar berharap pelayanan untuk masing-masing matra darat, laut, dan udara di Kemenhub bisa kian maksimal.
Selain itu, Kementerian PAN-RB menyetujui usulan formasi ASN baru di Kemensos. Kementerian yang dipimpin Tri Rismaharini itu mengusulkan formasi sebanyak 40.839 kursi. Perinciannya adalah 125 formasi CPNS tenaga teknis, 141 formasi CPNS tenaga kesehatan, 65 formasi PPPK tenaga kesehatan, dan 40.508 formasi PPPK tenaga teknis.
Menteri Risma menyambut baik persetujuan formasi ASN tersebut. Dia berharap formasi yang sangat besar itu bisa meningkatkan kinerja kementerian yang dipimpinnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengapresiasi diloloskannya 100 persen usulan formasi ASN yang mereka ajukan. Dia menegaskan akan menjunjung tinggi objektivitas dalam proses rekrutmen ASN di Kemenhub. Dengan begitu, bisa menyaring SDM berkualitas untuk peningkatan akses dan konektivitas serta memberikan pelayanan yang aman, nyaman, selamat, dan terpadu.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) memberikan tugas tambahan kepada para penyuluh agama. Mereka kini tidak hanya bekerja memberikan layanan keagamaan. Tetapi juga harus mengawal empat program prioritas pemerintah.
Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi mengatakan, empat program prioritas itu adalah penurunan angka stunting (tengkes), pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Dia mengatakan, tugas tambahan para penyuluh agama itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama 2/2024 yang baru diterbitkan beberapa hari terakhir.
”Penyuluh agama, termasuk juga penghulu, memiliki peran penting dalam mencapai tujuan-tujuan strategis itu,” katanya.
Dia mengatakan, jumlah penyuluh agama di seluruh Indonesia saat ini sekitar 50 ribu orang. Mereka bisa berkolaborasi dengan lembaga atau pihak terkait lainnya. Misalnya, dengan pakar kesehatan, praktisi ekonomi, lembaga filantropi, dan pihak lainnya untuk mengawal empat program prioritas pemerintah tadi.
Sebelumnya, Kementerian PAN-RB juga memberikan persetujuan usulan ASN 2024 untuk kementerian dan lembaga lain. Di antaranya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag). Kementerian PAN-RB menyetujui 100 persen usulan ASN baru Kemenkes sebanyak 23.200 formasi.
Perinciannya adalah 8.607 formasi CPNS dan 14.593 formasi PPPK. Menteri Azwar menjelaskan, usulan formasi ASN Kemenkes disetujui 100 persen dengan tujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Dia mengatakan, pelayanan kesehatan di Indonesia nanti tidak hanya dikawal ASN Kemenkes. Tapi juga ASN tenaga kesehatan yang tersebar di kementerian dan lembaga lain. Setiap kementerian dan lembaga memang juga membuka formasi tenaga kesehatan. Misalnya, perawat dan dokter.
Kementerian PAN-RB juga sudah menyetujui usulan ASN baru Kemenag sebanyak 110.553 formasi atau kursi. Perinciannya adalah 61.708 formasi CPNS dan 89.781 formasi PPPK. Azwar menyatakan, Kemenag sejatinya mengusulkan 151.489 formasi ASN 2024. Tetapi, Kementerian PAN-RB baru menyetujui 110.553 formasi. (wan/c19/ttg/jpg/r5)
Editor : Rury Anjas Andita