LombokPost-Selama ini maskapai haji hanya dua, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Tapi, untuk haji 2025, penyedia jasa transportasi udara berpotensi lebih bervariasi. Sebab, Kementerian Agama (Kemenag) mengundang delapan maskapai untuk ikut tender.
Ada enam maskapai yang menghadiri undangan itu. Yakni, Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Pelita Air, Saudia Airlines, dan Flynas. Direktur Layanan Haji dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain memastikan, proses penyediaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
’’Semua maskapai diundang untuk mengikuti seleksi agar terjadi kompetisi yang sehat dalam penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji,’’ katanya di Jakarta, Jumat (13/12).
Zain mengingatkan, untuk haji 2025, Indonesia mendapat kuota 221 ribu jamaah. Jumlah tersebut dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen kuota haji khusus.
Dalam pertemuan dengan maskapai, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag menjelaskan tentang persyaratan administrasi, teknis pra-operasional, dan layanan pasca-operasional yang harus dipenuhi jika menjadi penyedia transportasi udara jemaah haji. Nanti dilakukan seleksi serta dikaji dalam pembahasan ongkos haji bersama Komisi VIII DPR.
Baca Juga: Tim Kesehatan Dikerahkan Cek Kesehatan Warga Pesisir, Enam Titik Dinilai Rawan Penyakit Lingkungan
Soroti Panjang Antrean
Di bagian lain, panjangnya antrean haji menjadi sorotan Badan Penyelenggara (BP) Haji. Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengajak semua pihak terkait untuk mengatasi problem tersebut.
’’Contohnya di Sulawesi Selatan, antreannya sudah panjang sekali,’’ kata Dahnil seusai membuka Hajj Expo 2024 BPKH di Jakarta kemarin.
Dahnil menambahkan, di satu sisi BPKH sekarang mengampanyekan daftar haji di usia muda. Namun, kampanye tersebut bisa membuat antrean haji semakin panjang.
Menurut Dahnil, pemerintah tetap menyarankan daftar haji satu kali saja agar antrean tidak semakin panjang. Meskipun pada praktiknya, lanjut Dahnil, semakin sedikit orang yang daftar haji untuk kedua kali atau lebih karena daftar tunggu sudah begitu panjang.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan, pihaknya telah menyiapkan uang untuk haji 2025. ’’Sesuai aturan undang-undang, minimal harus menyiapkan likuiditas dua kali dana haji,’’ katanya.
Fadlul menuturkan, rata-rata setahun biaya operasional haji yang mereka keluarkan adalah Rp 20 triliunan. Karena itu, BPKH harus mempunyai likuiditas atau dana siap pakai sekitar Rp 40 triliun.
Lama Antrean Haji Sejumlah Provinsi
Aceh 34 tahun, Sumatera Utara 20 tahun, Sumatera Barat 24 tahun, Riau 26 tahun, Jambi 32 tahun, Sumatera Selatan 23 tahun, Lampung 23 tahun, Jakarta 28 tahun, Jawa Tengah 32 tahun, Jogjakarta 33 tahun, Jawa Timur 34 tahun, Bali 28 tahun, NTB 36 tahun, NTT 23 tahun, Kalimantan Tengah 27 tahun, Kalimantan Selatan 38 tahun, Sulawesi Utara 16 tahun, Sulawesi Tengah 23 tahun, Sulawesi Tenggara 27 tahun, Papua 25 tahun, Bangka Belitung 28 tahun, Banten 27 tahun, Gorontalo 17 tahun, Kepulauan Riau 23 tahun, Sumber: Kemenag. (wan/c7/ttg/JPG/r5)
Editor : Rury Anjas Andita