LombokPost - Penyelenggaraan Sekolah Rakyat akan dimulai dalam waktu dekat. Kemendagri pun siap berpartisipasi memaksimalkan penyelenggaraannya.
Mengingat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memiliki peran penting, menyukseskan operasional Sekolah Rakyat itu.
Terlebih lagi, penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini baru perdana dilaksanakan. Makanya, butuh persiapan yang maksimal.
Mendagri, Tito Karnavian mengatakan bahwa salah satu peran kementeriannya adalah menghubungkan Pemda-pemda dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat tersebut.
Soalnya, dalam operasionalnya nanti akan banyak berkaitan dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
Soalnya, Pemda akan menyediakan lahan, infrastruktur bangunan, perizinan, akses jalan, infrastruktur kelistrikan, hingga dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).
Walau demikian, secara teknis, pekerjaan itu masih akan dibahas bersama jajaran kementerian/lembaga dan Pemda.
Atas dasar itu, Kemendagri pun akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah.
Tujuannya untuk mengkoordinasikan pemerintah daerah, mensukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat itu.
"Salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri adalah untuk menghubungkan dengan Pemda-pemda," papar Tito Karnavian.
"Karena ini kan Sekolah Rakyat. Ini nanti banyak sekali hubungannya dengan Pemda," sambungnya.
Tito Karnavian menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa akan dibangun 200 Sekolah Rakyat.
Dengan dasar itu, Pemda pun bisa mengusulkan pendidikan Sekolah Rakyat di wilayahnya masing-masing.
Tapi dengan catatan, memiliki lahan untuk Sekolah Rakyat itu minimal lima hektare, harus status clear and clean.
"Selain itu, gak ada masalah, gak ada dispute. Apakah di situ ada akses infrastruktur jalan, air, listrik," paparnya.
Diketahui, Sekolah Rakyat akan beroperasi mulai Juli 2025.
Tidak hanya uang sekolahnya gratis, tapi pemerintah juga menggratiskan biaya asrama seluruh muridnya.
Ya, sekolah tersebut memiliki konsep sekolah asrama. Pemerintah menyasar para muridnya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menjelaskan, pemerintah akan melakukan seleksi para muridnya berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN berbeda dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"DTKS berisi data tentang status sosial ekonomi dan demografi dari sebagian penduduk Indonesia, terutama mereka yang berpotensi mendapatkan bantuan sosial," paparnya.
Sedangkan DTSEN berisi data lebih komprehensif tentang seluruh individu dan keluarga di Indonesia.***
Dengan adanya DTSEN, maka akan menggantikan DTKS sebagai sumber data tunggal untuk berbagai program pembangunan.***
Editor : Siti Aeny Maryam