LombokPost - Tekanan terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus membesar. Ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran se-Indonesia secara terbuka menyatakan mosi tak percaya kepada Menkes.
Mereka menilai Budi Gunadi Sadikin tidak lagi layak memimpin reformasi sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berbasis keadilan.Deklarasi mosi tak percaya ini disampaikan langsung oleh 372 guru besar dari 23 universitas dalam sebuah pernyataan resmi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (12/6).
Kritik keras dilontarkan terhadap kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang dinilai menurunkan mutu pendidikan kedokteran dan menjauhkan dunia kesehatan dari misi utamanya: melayani masyarakat.
"Kami tidak lagi dapat mempercayai Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan nasional yang inklusif, adil, dan berbasis bukti," tegas para guru besar dalam deklarasi tersebut.
Kritik juga datang dari pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Study for Indonesia Government Indeks (SIGI), Medrial Alamsyah. Ia meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin bersikap ksatria dengan mundur dari jabatannya.
“Dengan kekacauan yang tampaknya sudah tidak mampu diatasi karena reputasi yang anjlok, seharusnya BGS secara kesatria mundur saja,” kata Medrial, Senin (16/6).
Menurutnya, dunia kedokteran saat ini justru menjadi industri yang dikuasai elite dan pemilik modal.
Fokus pelayanan kesehatan dinilai hanya pada pengobatan, bukan pencegahan penyakit. Ia juga menuding sistem pendidikan kedokteran telah berubah arah akibat intervensi kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Medrial menolak anggapan bahwa Menteri Kesehatan harus berasal dari latar belakang medis.
Menurutnya, yang terpenting adalah kemampuan manajerial dan integritas kepemimpinan. Namun, ia menyoroti bahwa kebijakan Budi Gunadi Sadikin justru melemahkan kolegium dan mengganggu otonomi institusi pendidikan kedokteran.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar Menkes membuka dialog terbuka dengan para guru besar. Ia menegaskan pentingnya pelibatan publik dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang tidak elitis.
"Kebijakan kesehatan kelihatan elitis dan cenderung dipaksakan. Para dokter senior yang puluhan tahun mengabdi seperti diabaikan," ujar Trubus.
Namun ia menilai tidak semua kebijakan Kemenkes keliru. Seperti kebijakan pemerataan dokter ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), menurutnya tetap dibutuhkan.
Menanggapi desakan yang makin membesar, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima masukan tersebut.
Evaluasi internal kini sedang dilakukan. Istana juga membuka peluang akan adanya perombakan dalam kabinet bila dinilai perlu.
“Presiden tentu mencermati masukan dari guru besar dan tenaga medis. Kita sedang mencari solusi yang menyeluruh,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Budi Gunadi Sadikin telah menemui Presiden selama 2,5 jam pada awal Juni lalu. Ia menegaskan bahwa keputusan soal jabatannya sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
“Saya hanya bekerja. Kalau saya disuruh mundur atau diganti, itu hak penuh Presiden,” kata Budi saat diwawancarai media.
Di luar deklarasi publik, petisi daring yang mendesak agar Menkes Budi Gunadi Sadikin dicopot dari jabatannya telah ditandatangani lebih dari 6.000 orang.
Petisi ini diinisiasi oleh Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa sejak Mei lalu. Kritikan terhadap Menkes mencakup kebijakan pendidikan kedokteran yang sentralistik, intervensi terhadap kolegium, dan industrialisasi sektor kesehatan.
Sorotan terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kini tak lagi datang dari satu dua pihak.
Ratusan guru besar fakultas kedokteran, pengamat kebijakan, hingga petisi publik terus mendesak perubahan.
Apakah Menkes akan bertahan atau Presiden akan memilih jalan reshuffle? Semua mata kini tertuju ke Istana.
Editor : Alfian Yusni