Perda BPP NTB Ditarget Berlaku Juli, Sumbangan Sekolah Segera Punya Payung Hukum

LombokPost- Peraturan Daerah (Perda) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) ditargetkan mulai berlaku pada Juli mendatang.

Kehadiran Perda BPP diharapkan menjadi payung hukum sumbangan sekolah. Sekaligus memberikan kepastian bagi sekolah, komite, dan masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Perda BPP menjadi salah satu regulasi yang dinantikan SMA sederajat di NTB. Dengan Perda BPP, sekolah diharapkan dapat menjalankan tata kelola sumbangan pendidikan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Anggota Komisi V DPRD NTB Didi Sumardi mengatakan, dorongan menghadirkan Perda BPP muncul dari berbagai aspirasi masyarakat. Mulai dari komite sekolah, orang tua siswa, hingga pemerhati pendidikan.

Mereka menginginkan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan partisipasi masyarakat untuk pendidikan.

Baca Juga: Siswi MAN 2 Mataram Jadi Duta Anti Bullying NTB, Siap Kampanyekan Sekolah Ramah Anak

“Aspirasi itu saya terima setiap berkunjung ke seluruh jenjang sekolah. Ada harapan agar anak-anak kita lebih masif membangun keunggulan melalui berbagai prestasi, dan itu butuh dukungan,” ujarnya.

Menurut Didi, Perda BPP tidak hanya mengatur aspek administrasi sumbangan pendidikan.

Regulasi ini juga diarahkan untuk mendukung penguatan prestasi akademik dan nonakademik siswa melalui tata kelola sekolah yang lebih profesional.

Saat ini, proses legislasi Perda BPP telah memasuki tahap penting setelah disetujui sebagai perda prakarsa DPRD NTB.