DPRD NTB Nilai Banyak Asumsi Belum Terukur, Pendapatan Daerah Diusulkan Rp 6,22 Triliun

LombokPost – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2027 menjadi sorotan DPRD NTB.

Sejumlah anggota dewan menilai tahapan pembahasan anggaran belum berjalan ideal karena dinilai tidak melewati jadwal yang semestinya.

Kondisi tersebut dikhawatirkan memunculkan sejumlah asumsi yang belum terukur dalam perencanaan pembangunan daerah.

Anggota DPRD NTB, Aminurlah, mengungkapkan bahwa tahapan pembahasan APBD sudah melewati batas waktu yang seharusnya.

Dia merujuk sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 104, hingga 106, yang mengatur tahapan penyusunan dan pengajuan dokumen anggaran daerah.

"Jelas sudah memang terlambat. Itu kan di sana kepala daerah wajib mengajukan paling lambat. Konsekuensinya ya keterlambatan pembahasan, pasti," ujar Aminurlah usai rapat paripurna dengan agenda Penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD NTB tahun 2027, Senin (9/11).

Menurut dia, dampak dari persoalan waktu tersebut dapat dilihat dari proses penyusunan Rencana Kerja (RK) hingga dokumen keputusan gubernur.

Karena itu, ketepatan tahapan administrasi dinilai penting agar seluruh perencanaan anggaran memiliki dasar yang jelas dan terukur.

Baca Juga: Aziz Irwandi Resmi Dilantik, Wabup Ingatkan Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif Kunci Bangun Lobar

Senada, anggota DPRD NTB lainnya, M. Nashib Ikroman mengaku belum dapat memberikan penilaian secara mendalam terhadap substansi RAPBD 2027.