Pokir DPRD NTB di Disnakeswan Disetop, Hanya 18 Kelompok Peternak Terima Bantuan
LombokPost-Pencoretan pokir DPRD NTB dalam APBD Perubahan 2026, berimbas pada pelaksanaan kegiatan, di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB yang dipastikan tidak dilanjutkan.
“Sudah kami hentikan,” tegas Kepala Disnakeswan NTB Muhamad Riadi.
Sebagian besar belanja dinasnya merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut berupa pembangunan kandang sekaligus pengadaan ternak, seperti ayam, sapi, kambing, dan puyuh. “Program itu sesuai dengan tugas dan fungsi kami di sektor peternakan,” ujarnya.
Hanya terdapat 18 kelompok penerima yang kegiatannya telah dikerjakan, sebelum adanya penghentian. “Kalau yang sudah berkontrak, wajib dibayar, itulah yang kita lanjutkan,” katanya.
Baca Juga: Dewan Sorot Realisasi Anggaran Pertanian-Peternakan, Banggar Minta Gubernur Lakukan Evaluasi
Sementara itu, sisanya yang belum dikerjakan dan belum memiliki kontrak dihentikan. “Di luar itu, kalau belum berkontrak, kami stop," tegasnya.
Dia mengakui, penghentian tersebut berdampak pada banyak kelompok penerima bantuan di sektor peternakan. Kelompok yang sebelumnya telah melalui proses verifikasi tentu memiliki harapan agar program yang diusulkan dapat direalisasikan.
Namun, karena kegiatan tidak bisa dilanjutkan, anggaran untuk kegiatan tersebut akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Riadi mengatakan, Disnakeswan telah memberikan penjelasan kepada kelompok penerima terkait alasan penghentian. Menurutnya, persoalan tersebut bukan terletak pada bentuk bantuan maupun kelompok penerima, melainkan pada proses pengusulan yang tidak sepenuhnya mengikuti tahapan dan tata kelola yang semestinya.
“Hanya pintu masuknya saja yang tidak benar. Maksudnya, harus masuk lewat pintu utama, tetapi ini masuk lewat pintu belakang atau pintu samping. Nah, itu yang kita benahi tata kelolanya,” beber Riadi.
Dia menjelaskan, usulan pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses. Karena itu, usulan tersebut tetap dapat diakomodasi, tetapi harus disampaikan melalui mekanisme perencanaan yang berlaku.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
