LombokPost-Konflik geopolitik yang memanas antara Iran dan Israel, dengan keterlibatan Amerika Serikat, dinilai telah menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ketahanan pangan Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa situasi ini telah menjelma menjadi krisis global yang menuntut respons kebijakan cepat dan strategis dari pemerintah.
“Perang yang terjadi di Timur Tengah kini menjelma menjadi krisis global yang turut mengancam stabilitas harga pangan di dalam negeri,” ucapnya pada wartawan, Senin (23/6).
Johan menyoroti, dampak langsung konflik ini terhadap lonjakan harga minyak mentah global.
“Harga Brent pernah menyentuh USD 93 per barel. Di Indonesia, ini artinya biaya distribusi pangan naik, transportasi terganggu, dan ongkos usaha tani melonjak. Petani kita menanggung beban ganda,” sambungnya.
Meskipun data terkini per Mei-Juni 2025 menunjukkan harga minyak Brent berada di kisaran USD 79.21 per barel dan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) turun menjadi USD 62.75 per barel pada Mei 2025 dari USD 76.81 pada Januari 2025, volatilitas harga tetap menjadi risiko fundamental yang mengancam stabilitas biaya produksi dan distribusi pangan.
Johan menyebutkan, harga input produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida naik hingga 26 persen memperparah beban petani. Namun, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan gambaran yang lebih bernuansa.
Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Desember 2024 justru menunjukkan kenaikan sebesar 1,23 persen, mencapai 122,78.
Peningkatan ini terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik 1,83 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,60 persen.
Ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan petani secara umum pada akhir tahun 2024.
Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp 46,8 triliun untuk subsidi pupuk pada tahun 2025, dengan harga pupuk bersubsidi sekitar Rp 2.000-an per kg.
Di sisi lain, tekanan inflasi pangan juga menjadi perhatian serius, politisi PKS ini menyebutkan daya beli masyarakat melemah akibat inflasi pangan yang mencapai lebih dari 2 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Data BPS per Mei 2025 menunjukkan inflasi tahunan (y-on-y) sebesar 1,60 persen, dengan deflasi bulanan (m-to-m) sebesar 0,37 persen untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Meskipun demikian, inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) pada April 2024 masih cukup tinggi, yaitu 9,63 persen secara tahunan.
Dampak dari kenaikan harga bahan pokok melampaui indikator ekonomi semata. Kenaikan harga ini secara langsung menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, peningkatan angka kemiskinan, dan masalah gizi serta kesehatan, terutama di kalangan anak-anak.
Krisis pangan juga dapat memicu ketidakpuasan dan keresahan sosial, bahkan berujung pada protes atau penjarahan oleh kelompok masyarakat rentan. Indonesia sendiri pernah menduduki peringkat ketiga tertinggi dalam tingkat kelaparan di kawasan ASEAN pada tahun 2020.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pangan nasional kita masih sangat rentan terhadap guncangan global. Ketergantungan impor untuk komoditas strategis seperti kedelai, gandum, dan bawang putih semakin memperparah risiko ketahanan pangan,” tegas Johan.
Data menunjukkan, lanjutnya, ketergantungan impor kedelai mencapai 78,44 persen, gandum hampir 100 persen, dan bawang putih mencapai 90,64 persen bahkan 95 persen pada Desember 2023.
Menanggapi kerentanan ini, anggota DPR RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa ini mendesak pemerintah untuk mendorong transformasi kebijakan yang komprehensif menuju kemandirian pangan jangka panjang.
“Langkah reaktif seperti penambahan impor atau operasi pasar belum cukup menjawab tantangan struktural tersebut,” cetusnya.
Jika negara ingin tahan terhadap krisis global, maka dapur rakyat harus dijaga. Ketahanan pangan harus menjadi prioritas kebijakan fiskal, energi, dan perdagangan.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa ketahanan pangan bukan sekadar isu ekonomi atau pertanian, melainkan pilar fundamental dari stabilitas dan pertahanan nasional.
“Krisis pangan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial yang mendalam. Mengintegrasikan ketahanan pangan ke dalam strategi pertahanan nasional adalah hal yang terpenting untuk menjaga ketahanan jangka panjang, kedaulatan, dan kesejahteraan warga negara,” tutup Johan. *
Editor : Kimda Farida