LombokPost - Walau sudah lulus Sarjana, namun angka pengangguran di tingkat usia muda di Indonesia masih tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Senin, 21 Juli 2025, setidaknya ada sekitar 16 persen dari lebih dari 44 juta penduduk Indonesia berusia 15 hingga 24 tahun menganggur.
Sementara, lebih dari tujuh juta rakyat Indonesia berstatus pengangguran di tahun 2025. Dari total tujuh juta itu, satu juta di antaranya merupakan lulusan sarjana.
Selain itu, BPS pun mencatat, Februari 2025 masih ada lebih dari 7 juta pengangguran terbuka di Indonesia.
Ternyata, angka tersebut bertambah banyak dibandingkan Februari 2024, yakni sebanyak 7,20 juta orang. 65 persen dari mereka adalah anak-anak muda.
Menanggapai hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menilai bahwa jumlah angka pengangguran itu bukan angka statistik biasa.
Nurhadi pun menilai data BPS terkait angka pengangguran itu seperti bom waktu sosial.
Selain itu, Nurhadi juga menganggap upaya Kementerian Ketenagakerjaan mengurangi angka pengangguran belum menunjukkan hasil signifikan.
"Pogram-program yang dikeluarkan Kemenaker untuk mengentaskan pengangguran di Indonesia belum optimal," ujarnya, melansir dari dpr.go.id, Jumat, 25 Juli 2025.
Walau, baru-baru ini Kementerian Ketenagakerjaan akan meluncurkan program School to Work Transition.
Program tersebut didesain untuk mengurangi jumlah pengangguran muda di tanah air.
"Saya melihat program-program ketenagakerjaan kita makin tidak nyambung dengan realitas pasar tenaga kerja.
Nurhadi pun menilai, kementerian terkait sibuk dengan pelatihan-pelatihan, tapi lulusan pelatihannya tidak diserap industri.
"Ini kegagalan desain. Harus ada koreksi arah kebijakan," tegasnya.
Legislator dari Dapil Jawa Timur VI ini pun
mendesak pemerintah, menyusun strategi penurunan pengangguran yang diarahkan pada penguatan vokasi berbasis kebutuhan industri riil.
Termasuk skema dual training yang mengintegrasikan pelatihan di institusi pendidikan dan tempat kerja nyata.
"Kami juga mendorong perluasan akses pelatihan kerja berbasis digital dan ekonomi hijau sebagai respons terhadap arah transformasi ekonomi yang semakin terotomatisasi dan berorientasi pada keberlanjutan," ujarnya.
Serta reformasi sistem perlindungan tenaga kerja sektor informal dan rentan, hingga jaminan sosial adaptif, kepastian hukum, dan pemberdayaan UMKM sebagai pilar penciptaan kerja rakyat.
Baca Juga: Krypto Si Anjing Super Dapat Serial Animasi Sendiri Usai Film Superman 2025
Selain itu melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPR akan terus mendorong agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar sejalan dengan aspirasi generasi muda, kondisi riil lapangan dan visi jangka panjang pembangunan nasional.
"Kita jangan lagi bicara pertumbuhan ekonomi kalau kenyataannya rakyat justru makin kehilangan pekerjaan. Kami mendesak Pemerintah segera menyusun strategi penurunan angka pengangguran di Indonesia, termasuk pengangguran angkatan muda,” pungkasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam