LombokPost-Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.
Dengan vonis ini, Hasto otomatis tidak bisa menjalankan tugas sebagai sekjen PDIP.
Meski begitu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP belum mengambil keputusan siapa yang akan menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP.
Posisi strategis ini masih menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam forum Kongres mendatang.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan, posisi Sekjen PDIP adalah hak prerogatif penuh dari Megawati. Ia mengatakan, hingga saat ini Hasto masih menjabat sebagai sekjen secara formal, meskipun sudah divonis.
“Kalau posisi Sekjen, nanti kita tunggu di Kongres. Karena posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen PDI Perjuangan. Pergantian Sekjen nanti kita tunggu di Kongres,” kata Djarot usai menghadiri peringatan Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dilansir dari JawaPos.com.
Kongres Akan Kukuhkan Megawati, Bahas Sekjen Baru
Djarot menambahkan bahwa Kongres PDIP nanti tidak hanya akan membahas posisi Sekjen pengganti Hasto, tetapi juga akan menjadi ajang pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP periode 2025–2030.
Menurutnya, keputusan tersebut sudah merupakan suara dari akar rumput dan rekomendasi resmi dari Rakernas partai.
“Itu adalah suara dari basis dan kemudian itu juga rekomendasi internal dari Rakenas. Sehingga kalau pun nanti ada Kongres, itu tinggal pengukuhan saja,” ujar Djarot.
Lebih lanjut, Djarot menekankan bahwa Megawati akan menyusun kepengurusan DPP PDIP berikutnya, termasuk menentukan siapa yang akan menggantikan Hasto sebagai Sekjen.
“Pada Ibu Ketua Umum diberikan kewenangan hak prioritatif untuk menyusun kepengurusan DPP PDI Perjuangan termasuk Sekretaris Jenderal,” tegasnya.
PDIP Fokus Konsolidasi Jelang Kongres
Sambil menunggu Kongres, PDIP akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang melibatkan seluruh anggota DPR dan DPRD dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini direncanakan berlangsung di Bali sebagai bagian dari konsolidasi internal partai banteng.
“Kita belum tahu, tapi yang jelas kegiatan di Bali adalah Bimtek anggota DPR-DPRD seluruh Indonesia yang tahun lalu diadakan di Kemayoran. Tahun ini di Bali sekaligus forum konsolidasi internal partai,” tutup Djarot.
Meski Hasto Kristiyanto telah divonis 3,5 tahun penjara, posisi Sekjen PDIP masih belum digantikan.
Partai masih menunggu keputusan resmi dari Ketua Umum Megawati di forum Kongres mendatang.
Nasib jabatan Sekjen PDIP pascavonis Hasto tetap akan menjadi sorotan menjelang konsolidasi nasional PDIP di Bali dan pematangan struktur partai untuk periode 2025–2030.
Editor : Akbar Sirinawa