Lombok Post - Film animasi Merah Putih One For All, terus menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Menjelang penayangan film pada 14 Agustus mendatang, hingga sekarang hal-hal yang berkaitan dengan film tersebut tak henti-hentinya mendapat sorotan, terutama terkait dugaan aliran dana dari pemerintah sebesar Rp 6,7 miliar yang disebut-sebut digunakan untuk membiayai produksi film berdurasi 70 menit tersebut.
Menanggapi tudingan tersebut, Produser film Merah Putih One For All Toto Soegriwo, akhirnya angkat bicara. Melalui sebuah pernyataan resmi yang diunggah di akun sosial media X milik pribadi @totosoegriwo pada 11 Agustus lalu.
Dalam pernyataan resminya itu, Toto membantah keras tuduhan yang menurutnya tidak berdasar dan telah merusak reputasinya serta berdampak langsung pada kondisi psikologis keluarganya.
“Menanggapi tudingan yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan penerimaan dana sebesar Rp 6,7 miliar dari pemerintah untuk produksi film animasi Merah Putih One For All, saya dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah keji,” ujar Toto dalam klarifikasi tertulisnya.
Ia menegaskan tidak pernah ada dana dari pemerintah yang diterima oleh pihak produksi, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun tidak langsung. Toto menyebut semua biaya produksi berasal dari sumber-sumber independen dan bukan dari APBN atau instansi pemerintah mana pun.
“Kami tidak pernah menerima satu rupiah pun dana dari pemerintah, apalagi melakukan tindakan korupsi atau memanfaatkan uang haram sebagaimana yang dituduhkan,” kata dia.
Baca Juga: Trailer Film Merah Putih One For All Panen Kritik, Dibandingkan dengan Kualitas Animasi Jumbo
Lebih lanjut, Toto mengungkapkan dampak dari tuduhan ini tidak hanya dirasakannya secara pribadi, tetapi juga menyeret keluarganya dalam pusaran tekanan sosial yang berat. Ia menyebut istri dan anak-anaknya kini mengalami tekanan mental akibat hujatan dan komentar negatif yang tersebar di media sosial.
“Saya memohon kepada masyarakat dan warganet untuk tidak serta-merta ikut menyebarkan informasi yang tidak benar, serta menghentikan segala bentuk hujatan, fitnah, dan serangan tanpa dasar,” ucapnya.
Masih dalam klarifikasinya, Toto juga menyinggung keterlibatan pemerintah dalam proses awal pengembangan film. Ia menyebut pemerintah pusat, melalui Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, memang sempat menerima tim produksi dalam sebuah audiensi. Namun, pertemuan itu hanya bersifat konsultatif dan tidak menyangkut dukungan finansial.
“Ibu Irene Umar hanya memberikan sejumlah masukan terkait cerita, karakter, visual (look & feel), trailer, dan aspek kreatif lainnya—sebagaimana beliau lakukan kepada setiap pihak yang beraudiensi,” jelas Toto.
Kementerian juga, menurutnya, tidak memberikan bantuan promosi atau fasilitas apapun dalam bentuk apapun kepada film Merah Putih One For All. Dengan menyampaikan klarifikasi ini, Toto berharap publik bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai duduk persoalan yang sebenarnya.
Ia ingin agar dirinya dan tim kreatif dapat kembali berkarya tanpa harus terus dihantui oleh isu yang tidak berdasar.
“Klarifikasi ini saya sampaikan dengan tulus dan sejujur-jujurnya, demi menjaga kebenaran informasi dan nama baik saya. Besar harapan saya agar publik dapat memahami duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga saya dapat kembali menjalani kehidupan dan berkarya dengan tenang,” pungkasnya.
Film animasi Merah Putih One For All sendiri sebelumnya, disebut sebagai salah satu upaya mempopulerkan nilai-nilai patriotisme dalam format visual yang lebih ramah untuk generasi muda. Meski memiliki niat mulia, respons publik terhadap film ini sejauh ini cukup beragam, bahkan memicu gelombang kritik atas kualitas serta proses di balik produksinya.
Editor : Redaksi Lombok Post