Pernyataan tersebut disampaikan Pratikno menanggapi insiden banjir di Kecamatan Bojongsari, Depok, yang terjadi pada 10 Agustus 2025. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan banjir yang berdampak pada 1.580 jiwa dan 480 rumah.
Meski air sudah surut, upaya penanganan darurat terus dilakukan, termasuk rencana pembangunan tanggul sementara, perbaikan sistem drainase, dan pengecekan kondisi tanggul Kali Angke.
“Kami mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan memantau informasi resmi dari BMKG dan BNPB,” ujar Pratikno di Jakarta, Selasa (12/8).
Lebih lanjut, Pratikno mendorong pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait untuk segera mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diinstruksikan untuk memastikan kesiapan di daerah rawan banjir dan fasilitas evakuasi.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ditugaskan untuk menjaga kelancaran saluran air dan kekuatan tanggul.
Selain itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengoordinasikan kesiapan anggaran penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah.
Kementerian Sosial (Kemensos) diminta menyiapkan bantuan logistik dan layanan psikososial, sedangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta mengantisipasi potensi wabah penyakit pasca-banjir.
“Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK tengah menginisiasi penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, red),” jelas Pratikno. Inpres ini diharapkan menjadi pedoman aksi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pendekatan hulu, tengah, dan hilir.
Pratikno juga menambahkan, Kemenko PMK sedang menyusun peta jalan dan membentuk kelembagaan aksi untuk merespons peringatan dini. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana dan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana secara berkelanjutan.
Editor : Redaksi Lombok Post