LombokPost - Pemerintah secara resmi memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, dengan postur fiskal yang diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan yang digelar di Jakarta, belum lama ini.
Dalam rancangan anggaran tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun, atau tumbuh sebesar 9,8 persen dibandingkan outlook tahun 2025. Peningkatan ini didorong terutama oleh optimalisasi penerimaan perpajakan, termasuk dari sektor kepabeanan dan cukai, meskipun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan mengalami sedikit penurunan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 2.357,7 triliun, atau tumbuh sebesar 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengakui target ini cukup ambisius dan membutuhkan kerja keras dari seluruh elemen pemerintah. “Untuk penerimaan pajak Rp 2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5 persen. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ujarnya.
Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai diproyeksikan sebesar Rp 334,3 triliun, naik 7,7 persen dari outlook 2025. Namun, PNBP justru turun sebesar 4,7 persen menjadi Rp 455 triliun, yang sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya lagi pemasukan dari dividen BUMN seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dari sisi belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.786,5 triliun, tumbuh 7,3 persen dibandingkan outlook 2025. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden.
Belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,5 persen menjadi Rp 1.498,3 triliun, sementara belanja non-K/L mencapai Rp 1.638,2 triliun, meningkat 18 persen.
Menkeu menyebut bahwa RAPBN 2026 memuat program-program strategis nasional yang mencakup berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan koperasi, hingga pertahanan dan percepatan investasi.
“Agenda prioritas Presiden, dari ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa dan koperasi, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global, semuanya sudah masuk di dalam APBN, kecuali yang dilakukan oleh Danantara secara terpisah,” jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Sementara itu, dari sisi pembiayaan, defisit RAPBN 2026 diperkirakan sebesar Rp 638,8 triliun, atau setara 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 3,5 persen dibandingkan defisit tahun 2025, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga fiskal yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, keseimbangan primer, indikator penting dalam kesehatan fiskal juga menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2026, defisit primer diperkirakan hanya sebesar Rp 39,4 triliun, mendekati angka nol, yang berarti beban pembiayaan utang baru semakin kecil. “Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” tandasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam