LombokPost – Dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah merasa prihatin dengan demonstrasi massa yang berubah menjadi huru-hara.
Aksi anarkis terjadi di sejumlah kota besar. Selain di Jakarta, aksi massa juga ricuh di Surabaya, Bandung, termasuk di Kota Mataram.
Sabtu siang (30/8) massa membakar kantor DPRD NTB. Massa juga menjarah sejumlah inventaris kantor dewan.
"Tentu kami sangat prihatin dengan kondisi ini," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi dalam keterangan tertulis kepada Lombok Post.
PBNU meminta semua pihak dapat menahan diri agar demo anarkis tidak meluas. Termasuk korban jiwa lagi.
Jangan sampai ada korban jiwa setelah tewasnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan, 21 tahun, akibat dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob, di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8) malam.
"Harus ada penanganan lebih cepat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan konflik horizontal yang lebih luas," kata Fahrur.
PBNU mendukung Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah yang dipimpinnya untuk segara mengambil kebijakan strategis. Ini penting agar masyarakat kembali tenang.
Di sisi lain, anggota DPR, imbuh dia, hendaknya peka terhadap tuntutan masyarakat. PBNU meminta dewan untuk merespon tuntutan para pendemo.
Suara rakyat harus didengar dan diperhatikan secara sungguh-sungguh. Karena tidak ada manfaatnya bersitegang dengan rakyat.
"Karena ini amanah konstitusi yang wajib dijunjung tinggi oleh wakil rakyat," pungkas Fahrur.
Pemuda Muhammadiyah menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari hak demokratis warga.
Karena itu, Pemuda Muhammadiyah mendorong aksi dilaksanakan dengan damai tanpa kekerasan oleh pihak manapun.
Di sisi lain, polisi diminta memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pengamanan unjuk rasa. Agar lebih humanis, persuasif, serta menjamin adanya pemisahan jalur aksi dengan aktivitas publik.
"Dengan begitu, potensi jatuhnya korban di luar peserta aksi dapat dicegah, dan kepercayaan publik terhadap aparat dapat dipulihkan," kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla.
Pemuda Muhammadiyah mengingatkan DPR untuk lebih sungguh-sungguh mendengar dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang
melatarbelakangi demonstrasi ini.
Mereka menilai aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan. Apalagi, jangan sampai kebijakan dewan menambah jarak antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri. Termasuk isu soal kenaikan tunjangan dewan.
"DPR perlu membuka ruang dialog yang jujur dan transparan, agar suara rakyat menemukan saluran kebijakan yang nyata," tegas Dzulfikar.
Lebih jauh, Pemuda Muhammadiyah mendorong dialog damai semua elemen bangsa.
Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak produktif.
Hanya dengan mengutamakan jalur komunikasi dan musyawarah, kebuntuan politik dapat dihindari dan energi bangsa dapat diarahkan pada pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat.
"Kami menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, DPR, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat mengutamakan jalur komunikasi dan musyawarah. Termasuk di level pemerintah daerah dan DPRD," pungkasnya. (mar/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post