LombokPost - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan sistem verifikasi baru bagi pembeli LPG bersubsidi tabung 3 kilogram.
Hal ini dilakukan untuk memastikan konsumsi LPG bersubsidi bisa tepat sasaran. Sistem itu rencananya mulai berlaku 2026.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, mekanisme lama yang hanya mengandalkan fotokopi KTP membuat data penerima subsidi tidak tercatat secara sistematis.
”Itu sistemnya sudah ada, tapi bagaimana secara sistem bisa lebih cepat, agar tidak berulang-ulang lagi setiap orang menyerahkan fotokopi KTP,” ujarnya, di Jakarta.
Dia menekankan, pola tersebut menyulitkan pemerintah memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran.
”Jadi maksud Pak Menteri (Bahlil Lahadalia, Red) pada saat itu sesuai dengan KTP, tidak berulang-ulang. Itu harus sesuai dengan domisili masyarakat yang bersangkutan,” urainya.
Untuk menuju ke tahap itu, Kementerian ESDM masih meracik sistem agar bisa memastikan kategori konsumen LPG 3 kilogram.
Adapun, kategori penerimanya adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro, nelayan, hingga petani.
”Jadi apakah LPG ini digunakan sesuai dengan kebutuhan, apakah rumah tangga, apakah usaha mikro, itu kan juga tidak terdata. Jadi bagaimana efektifnya kami akan membangun sistem,” tambahnya.
Dari data yang tercatat hingga November 2023, sebanyak 27,8 juta pengguna LPG 3 kilogram telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina. Pemerintah mendorong para pengguna LPG 3 kilogram segera mendaftar.
Nantinya data yang terkumpul akan diintegrasikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
”Jadi untuk konfirmasinya kita tinggal konfirmasi saja dengan sistem Dukcapil yang ada di Kementerian Dalam Negeri,” urainya. (agf/gal/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida