LombokPost – Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa penerima program Makanan Bergizi (MBG) baru-baru ini mendapat sorotan keras dari akademisi.
Akibatnya peserta didik dibawa ke fasilitas kesehatan.
Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof. Sri Raharjo, menegaskan aspek keamanan pangan dalam program skala raksasa ini telah diabaikan, padahal tujuannya untuk meningkatkan gizi.
"Kalau makanannya tidak aman, maka tidak boleh disajikan," tegas Prof. Sri Raharjo.
Prof. Raharjo mengidentifikasi masalah utama dalam program MBG adalah skala produksi yang masif namun tidak didukung oleh manajemen keamanan pangan yang ketat.
Menurutnya, menyediakan ribuan paket makanan bukanlah lagi urusan dapur rumah tangga, melainkan memerlukan fasilitas, alat, dan personel yang kompeten.
Ini untuk memastikan setiap tahapan mulai dari pemilihan bahan hingga pemasakan bebas dari risiko kontaminasi.
Ancaman Bakteri dan Kegagalan Suhu Masak.
Keracunan makanan, jelas Raharjo, bisa terjadi akibat food intoxication (racun yang dihasilkan bakteri) atau food infection (infeksi langsung oleh bakteri patogen).
Keduanya sering terjadi tanpa tanda-tanda pada makanan.
"Makanan bisa tampak dan terasa normal saat dikonsumsi, tetapi efeknya baru muncul beberapa jam atau bahkan keesokan harinya," ujarnya.
Ia menyoroti kelalaian fatal dalam pengolahan menu.
Penyimpanan Bahan Mentah yang Buruk: Bahan seperti daging tidak disimpan dengan benar.
Pemasakan Tidak Merata: Daging yang tampak matang di luar belum tentu mencapai suhu minimal 75°C di bagian dalam, suhu yang krusial untuk membunuh bakteri.
Higiene Peralatan yang Rendah: Peralatan yang digunakan tidak steril.
Risiko Bahan Baku:Daging dari pasar tradisional rentan terkontaminasi kotoran atau isi usus hewan jika tidak dibersihkan dengan baik.
Prof. Sri Raharjo menyimpulkan masalah ini dengan istilah: “Too much, too soon.” Ia menilai program ini terlalu terburu-buru dalam mengejar target yang ambisius, yakni peningkatan jumlah penerima hingga 82,9 juta orang dalam tahun ini.
Sebagai solusi, Raharjo menawarkan tiga pilar penting yang harus dipegang teguh: Kesadaran, Kapasitas, dan Kontrol. Semua pihak penyedia, pelaksana, hingga pengawas wajib menerapkan standar keamanan pangan secara disiplin.
Ia menyarankan agar jumlah produksi MBG dikurangi drastis dan pelaksanaannya diserahkan ke tingkat sekolah.
"Beberapa sekolah kan sudah ada yang menjalankan program semacam ini, skalanya lebih kecil. Jadi, pemerintah bisa bekerja sama dengan sekolah sehingga sekolah-sekolah itu kemudian bertanggung jawab dengan makanan siswanya masing-masing," pungkasnya.
Dengan mengurangi skala dan fokus pada pengawasan ketat di tingkat lokal, program MBG diharapkan dapat mencapai tujuan mulianya tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keselamatan para siswa.
Editor : Siti Aeny Maryam