LombokPost - Pemerintah masih bersikeras meneruskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun menghadapi banyak masalah di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan perbaikan sistem secara menyeluruh.
Perbaikan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola program MBG agar dapat berjalan lebih efektif.
“Fokus yang kami bahas, terkait penyelenggaraan (MBG), dilakukan Pak Dadan Hindayana selaku kepala Badan Gizi Nasional, dan pengawasan Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,” ucapnya setelah rapat koordinasi (rakor) di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Kamis (2/10).
Salah satu hasil rakor, setiap enam bulan para penerima manfaat akan diukur tinggi dan berat badannya. Ini untuk mengetahui apakah program MBG berjalan efektif atau tidak.
“Setiap setahun sekali akan ada survei status gizi nasional untuk melihat status gizi. Survei status gizi nasional biasanya dilaksanakan untuk anak usia 5 tahun ke bawah,” kata Budi.
Sejak digelar pada 6 Januari tahun ini, tidak ada parameter pasti bagaimana mengukur efektivitas MBG. Yang dikedepankan hanya jangkauan dan jumlah penerima manfaat.
Di sisi lain, keracunan masal demi keracunan masal terus terjadi. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, sudah lebih dari 6.000 siswa menjadi korban.
Merespons itu, Dadan mengatakan, para korban bakal mendapatkan jaminan perawatan kesehatan. “Ada dua daerah, Bandung Barat dan Garut, sudah tetapkan KLB. Maka pemda bisa klaim pendanaan di asuransi. Daerah yang tidak mengklaim KLB, pembiayaan ditanggung Badan Gizi Nasional,” ucapnya.
Baca Juga: Keselamatan Siswa Jadi Prioritas Utama, DPRD Minta Tutup Dapur MBG Bermasalah
Kritik Organisasi Guru
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik keras Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 dari Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program MBG di Sekolah Penerima Manfaat. Menurut Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri, SE tersebut merupakan bentuk lepas tangan BGN terhadap kasus-kasus keracunan MBG yang akhir-akhir ini makin marak terjadi.
Selain itu, pelibatan guru secara teknis dalam distribusi MBG di sekolah dinilai akan sangat mengganggu proses belajar-mengajar.
“Bayangkan, pertama MBG datang, guru harus menalikan ulang agar bisa diangkut ke tiap kelas. Kemudian, guru-guru harus mencicipinya terlebih dahulu, mengawasi agar langsung dimakan murid, dan membereskannya kembali. Jika wadahnya hilang, sekolah justru harus mengganti,” paparnya. (kro/lyn/mia/ttg/JPG/r3)
Editor : Siti Aeny Maryam