LombokPost - Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), sebagai wujud komitmen mempercepat pelaksanaan kebijakan dan program strategis Nasional.
Satgas ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembentukannya merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September lalu. Satgas ini resmi diluncurkan dalam Rapat Pimpinan Kick Off pada Rabu (22/10).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja).
Baca Juga: Iuran BPJS Tidak Naik! Menkeu Purbaya: Jangan Otak-Atik Dulu Ekonomi Rakyat
"Pokja I fokus mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah. Pokja II bertugas mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking. Sedangkan Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi dan penguatan penegakan hukum," jelasnya.
Tujuan pembentukan satgas ini adalah mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Satgas P2SP akan memprioritaskan pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025.
Baca Juga: Pemerintah Segera Sediakan Jutaan Lapangan Kerja Baru Lewat Program Strategis Nasional
Mencakup kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta lanjutan insentif fiskal, dan Program Debottlenecking untuk mengatasi hambatan non-tariff barrier serta kendala per komoditas.
Menko Airlangga turut membahas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persiapan 500 ribu tenaga kerja di bidang pengelasan (welder) dan hospitality. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mendapat mandat mengoordinasikan program ini dengan dukungan anggaran sekitar Rp 8 triliun, sejalan dengan program pemagangan nasional.
Selain itu, Pemerintah menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional yang mencapai sekitar 20 ribu tenaga dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah menyiapkan program beasiswa guna mendukung pengadaan tenaga kesehatan, dengan penugasan yang diarahkan ke berbagai daerah sesuai kebutuhan pemerintah.
"Forum kerja ini akan berjalan secara berkala dan hari ini menjadi pertemuan awal yang dihadiri para menteri dengan kuorum lengkap. Seluruh hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti," terang Menko Airlangga.
Baca Juga: 15.876 Peserta Ikut Program Magang Nasional, Pemerintah Pastikan Buka Gelombang Kedua
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Satgas P2SP, diharapkan menjadi motor penggerak dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional secara lebih cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas akan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan regulasi, anggaran, dan pelaksanaan di lapangan," jelasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam