LombokPost - Langkah pemerintah membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, dinilai sebagai keputusan strategis dan visioner dalam membangun arsitektur baru pendidikan Islam di Indonesia.
Kebijakan ini menjadi bentuk penguatan kelembagaan pesantren, sekaligus wujud pengakuan negara terhadap peran historis dan sosial pesantren dalam perjalanan bangsa.
“Pembentukan Ditjen Pesantren adalah bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai entitas pendidikan dan peradaban,” ujar Prof Ahmad Tholabi Kharlie, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Baca Juga: Instruksi Khusus Presiden, Perbaikan Pondok Pesantren dan Struktur Bangunan Wajib Diperiksa
Sebagai alumnus Pesantren Darussalam Ciamis, Tholabi memahami bahwa kekuatan pesantren terletak pada perpaduan antara pengajaran kitab klasik dengan nilai keikhlasan, kemandirian, dan sanad keilmuan yang terus hidup lintas generasi.
Ditjen Pesantren tidak boleh berhenti pada urusan administratif, harus bekerja dengan paradigma penguatan nilai dan pemberdayaan ekosistem pesantren.
Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta itu, tantangan negara ke depan adalah menghadirkan kebijakan yang tidak menyeragamkan pesantren, melainkan memetakan dan memperkuat keunikan masing-masing lembaga.
“Keberagaman karakter pesantren justru merupakan kekayaan pendidikan Islam Nusantara yang harus dijaga,” ujarnya.
Baca Juga: Menag Paparkan Kesantunan Bangsa Indonesia Lahir dari Tradisi Pesantren Sejak Abad ke-14
Tholabi juga menilai, kehadiran Ditjen Pesantren membuka peluang integrasi antara pesantren dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Kolaborasi ini diharapkan melahirkan model pesantren vokasional yang menggabungkan tafaqquh fi al-din dengan keterampilan hidup dan teknologi.
“Santri masa depan tidak hanya mahir membaca kitab, tapi juga menulis kode; tidak hanya menghafal matan, tapi juga terampil mengelola riset dan inovasi sosial,” tutur anggota Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) itu.
Baca Juga: Hari Santri, Bukti Negara Akui Peran Ganda Pesantren Cetak Generasi Dunia-Akhirat!
Model ini, lanjutnya, dapat diwujudkan melalui kerja sama antara Ditjen Pesantren dan PTKI dalam pengembangan berbagai program vokasi.
Beberapa bidang potensial yang bisa dikembangkan antara lain manajemen haji dan umrah, jaminan produk halal, kewirausahaan sosial syariah, serta teknologi informasi berbasis nilai Islam.
Dalam konteks kebijakan, Tholabi menekankan pentingnya kebijakan afirmatif bagi pesantren kecil dan terpencil. Pemerataan dukungan negara, menurutnya, sangat penting agar tidak muncul kesenjangan antar lembaga.
Baca Juga: Observatorium Peradaban Hadir di Pesantren Alam Sayang Ibu, Mengamati Langit dengan Teleskop Canggih
Keadilan dalam kebijakan pesantren berarti membuka ruang bagi yang kecil untuk tumbuh. “Jangan sampai pesantren besar makin kuat, sementara yang kecil makin tertinggal," kata sang Guru Besar.
Ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan perlindungan bagi santri dan tenaga pengajar. Ditjen Pesantren, katanya, harus memastikan adanya standar tata kelola yang baik tanpa menghilangkan otonomi serta tradisi khas pesantren.
Editor : Siti Aeny Maryam