LombokPost-- Sebanyak 35 tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis menyatakan penolakan dan keprihatinan mendalam terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Pernyataan bersama yang dirilis pada Hari Pahlawan ini mempertanyakan dasar moral dan historis dari keputusan negara tersebut.
Dalam pernyataannya yang berjudul "Pernyataan Bersama", para tokoh yang terdiri dari Andi Arief, Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Robertus Robet, Denny Indrayana, dan lainnya, menyatakan bahwa mereka tidak menutup mata atas jasa-jasa Soeharto.
Namun, mereka menegaskan bahwa gelar kepahlawanan memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar penghargaan atas jasa individu.
Baca Juga: TKA China Dalam Kasus Tambang Emas Ilegal Sekotong Jadi Target Interpol!
"Menjadikan klaim jasa sebagai dalih untuk menutupi, menyamarkan dan mengaburkan kesalahan atau kejahatan sejarah, sama saja dengan menyuntikan bius amnesia sejarah ke tubuh bangsa," tulis pernyataan yang juga ditandatangani oleh Hendardi, Syahganda Nainggolan, dan Benny K. Harman itu.
Kepahlawanan Sebagai Kompas Moral
Para penandatangan menekankan bahwa kepahlawanan seharusnya berfungsi sebagai mekanisme moral kolektif bangsa.
Ia adalah cara untuk mendidik generasi muda dalam membedakan benar dan salah dalam sejarah, serta memilih figur yang patut dihormati.
"Ia tidak boleh dikosongkan maknanya menjadi sekadar kemegahan personal, karena sesungguhnya ia adalah kompas moral bagi kehidupan bersama dalam menuju masa depan," bunyi pernyataan tersebut.
Baca Juga: Pemprov NTB Berupaya Maksimalkan Peran Posyandu
Pernyataan ini juga mempertanyakan inkonsistensi negara dalam upaya rekonsiliasi sejarah.
Mereka menyinggung soal para tokoh kiri yang perannya dalam perjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dihapus dari catatan resmi sejarah hanya karena perbedaan ideologi.
"Apakah bangsa ini telah kehilangan keberanian untuk mengakui sejarahnya sendiri?" tanya mereka.
Pertanyaan Kritis atas Pelajaran Moral untuk Generasi Muda
Pernyataan bersama itu diakhiri dengan serangkaian pertanyaan kritis tentang nilai-nilai apa yang ingin diwariskan kepada anak cucu melalui penganugerahan gelar ini.
Apakah pelajarannya bahwa kekuasaan boleh berbuat apa saja selama mendatangkan kemakmuran? Atau bahwa korban-korban boleh jatuh dan dilupakan demi stabilitas politik?
"Jika itu pelajaran moral yang akan diwariskan kepada generasi muda, maka bangsa kita bukan sedang membangun masa depan, melainkan sedang memperpanjang bayang-bayang masa lalu," tegas pernyataan itu. "Terhadap kemungkinan itu, kami menyatakan tidak setuju."
Baca Juga: Bangun Kemandirian Desa Melalui Program Desa Berdaya
Pernyataan bersama ini dipastikan akan memicu perdebatan publik lebih lanjut mengenai cara terbaik bangsa Indonesia dalam memaknai sejarah, menghormati jasa, sekaligus mengakui kesalahan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih berintegritas.
Editor : Kimda Farida