LombokPost - Tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta menyisakan luka sekaligus pelajaran tentang pentingnya rasa aman bagi semua siswa.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjanjikan, bakal ada aturan menteri untuk bisa menciptakan sekolah aman tanpa kekerasan dan perundungan.
Mu’ti memastikan, peristiwa di SMAN 72 Jakarta ini akan menjadi evaluasi bersama dalam menguatkan kebijakan terkait pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah. Dia mengajak semua pihak untuk mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif.
“Saat ini kami masih berproses untuk mengeluarkan peraturan menteri terkait sekolah aman, bebas dari kekerasan dalam lingkungan belajar,” ujarnya dalam keterangan resmi Senin (10/11).
Nantinya, peran guru akan diperkuat. Tidak hanya sebagai pendamping murid secara akademik, tapi juga pendamping psikologis, sosial, spiritual, dan penghubung antara sekolah dengan orang tua.
Mu’ti telah mengunjungi para korban ledakan SMAN 72 Jakarta, Minggu (9/11) sepulangnya dari tugas luar negeri di Sidang Umum UNESCO. Pada kesempatan itu, ia sempat berinteraksi dengan beberapa korban. Dia memberikan motivasi agar masa pemulihan para korban berangsur cepat dan membaik.
“Setelah tadi melihat kondisi mereka, saya salut dan bangga bahwa mereka punya kekuatan mental dan ketabahan dalam menghadapi peristiwa ini,” ungkapnya.
Ia juga berpesan agar para murid tetap semangat menjalani hari-hari pemulihan dan terus semangat belajar. “Dan jangan pernah takut untuk kembali beribadah di masjid,” sambungnya.
Menurutnya, Kemendikdasmen akan bergerak cepat mulai Senin (10/11) memberikan layanan psikososial kepada semua warga sekolah.
Baik itu para murid yang menjadi korban, guru, dan warga sekolah lainnya.
Gubernur DKI Dukung Kebijakan Pusat
Gubernur DKI Pramono Anung mendukung langkah pemerintah pusat yang tengah mengkaji pembatasan game daring bertema kekerasan dan senjata seperti PUBG. Dukungan itu menyusul insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang memicu kekhawatiran publik.
Pramono menuturkan, Pemprov DKI siap mengikuti setiap kebijakan pemerintah pusat demi mencegah kejadian serupa. “Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali,” ujarnya.
Pramono menuturkan, sesaat setelah kejadian, dia langsung meninjau lokasi dan berdialog langsung dengan para korban, termasuk yang dirawat di rumah sakit. “Intinya ini tidak boleh terulang kembali,” tegasnya.
Terkait kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 tersebut, Pramono mengakui dilaksanakan secara daring sementara waktu hingga kondisi sekolah dinyatakan dapat digunakan kembali. “Ibu Kepala Dinas Pendidikan (Nahdiana, Red) sudah melaporkan kepada saya, dan hari ini kita izinkan untuk daring,” tambahnya.
Terkait evaluasi kejadian di SMAN 72 itu, Pramono menegaskan bahwa tindakan bullying atau perundungan tidak boleh dibiarkan. Sebab, bisa menjadi pemicu terjadinya insiden serupa.
Meski begitu, Pramono tidak ingin menyatakan lebih rinci terkait penyebab kejadian tersebut. Menurutnya, kewenangan itu kini ada di kepolisian.
“Mari kita tunggu bersama-sama apa yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk itu saya tidak komentar, tetapi sekali lagi kita tunggu apa yang menjadi temuan yang sebenarnya. Walaupun ketika saya di lapangan saya mendapatkan beberapa hal tentang itu (adanya perundungan, Red),” katanya. (mia/rya/oni/JPG/r3)
Editor : Marthadi