LombokPost - Keadilan untuk madrasah kembali disuarakan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Dalam rapat bersama Baleg DPR, Rabu (19/11), Menag menegaskan perlunya keadilan untuk madrasah dalam pembiayaan, fasilitas, dan kesejahteraan guru.
Menurutnya, ketimpangan anggaran madrasah dengan sekolah negeri semakin tidak masuk akal, terutama di era digital saat ini.
Di awal pemaparannya, Nasaruddin menyebut ketimpangan terbesar ada pada anggaran digitalisasi pendidikan.
Ia mencontohkan, Kemendikdasmen mengantongi Rp10 triliun, sedangkan Kemenag hanya Rp81 miliar untuk ribuan satuan pendidikan. “Perbandingannya jauh sekali. Kita hanya menerima 0,8 persen,” ujarnya.
Ketimpangan ini, kata Menag, makin terlihat dari kondisi lapangan. Gaji guru madrasah yang sebagian besar berstatus swasta masih sangat rendah.
“Sebanyak 95 persen guru di bawah Kemenag itu swasta, dari berbagai agama. Banyak yang hanya menerima honor Rp50.000 sampai Rp300.000 per bulan,” paparnya. Sementara itu, di Kemendikdasmen, 95 persen guru berstatus ASN dengan gaji yang lebih layak.
Menag juga menggambarkan langsung perbandingan dua sekolah yang berdiri berdampingan: sekolah negeri dengan fasilitas lengkap, tanah milik negara, dan gaji guru sekitar Rp4,5 juta, sementara madrasah di dekatnya menjalankan operasional dengan fasilitas terbatas dan guru yang bergaji jauh di bawah standar.
Meski demikian, kualitas madrasah semakin diakui masyarakat. Banyak daerah kini lebih memilih mendirikan madrasah aliyah dibandingkan SMA karena lulusannya dinilai kompetitif, meskipun anggaran madrasah jauh lebih kecil.
Karena itu, Menag menekankan agar RUU Guru dan Dosen serta regulasi baru pendidikan memberikan payung yang lebih adil.
Banyak pemerintah daerah enggan memberi bantuan karena madrasah berada di bawah Kemenag. Padahal, madrasah juga melayani siswa kurang mampu dan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
“Sudah saatnya keadilan sosial diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai program pendidikan presiden kembali mengabaikan madrasah,” tegasnya.
Nasaruddin juga mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terkait ketimpangan pendidikan dan memastikan Kemenag siap bekerja sama memperluas pembiayaan bagi madrasah.
“Keadilan untuk madrasah harus menjadi prioritas negara,” tutup Nasaruddin.(***)
Editor : Alfian Yusni