Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutnya sebagai anomali berbahaya yang harus segera ditangani.
Bandara IMIP di Sulawesi Tengah dilaporkan telah beroperasi tanpa pengawasan resmi negara.
Temuan ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kondisi tersebut sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan udara Indonesia.
Sejak beroperasi pada 2019, bandara ini tidak tercatat dalam sistem penerbangan negara, tanpa bea cukai, imigrasi, atau layanan navigasi penerbangan resmi.
Aktivitas keluar-masuk barang dan orang terjadi tanpa kendali negara, dan seluruh operasional berlangsung di luar radar pengawasan.
Menteri Pertahanan Sjafrie menyebutkan bahwa ini adalah "anomali berbahaya" yang harus segera ditindaklanjuti.
TNI pun telah menyiapkan pasukan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan kawasan vital tersebut. TNI berkoordinasi intens dengan Kementerian Perhubungan, Polri, serta pemerintah daerah untuk memastikan pengawasan dan keamanan fasilitas strategis ini sesuai ketentuan.
Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, menilai bahwa persoalan ini bukan isu baru. Keberadaan bandara tanpa pengawasan negara selama ini adalah bagian dari kebocoran yang sudah lama terjadi di sektor industri tambang.
Edna mengungkapkan bahwa selama beroperasinya bandara sejak 2019, tidak ada aparat negara yang ditempatkan di sana, sehingga memungkinkan seluruh aktivitas pesawat, orang, dan barang bergerak tanpa terekam.
TNI, yang bertindak cepat sesuai arahan Menhan, siap mendukung pemerintah untuk memastikan seluruh fasilitas udara strategis berada dalam pengawasan negara demi menjaga keamanan nasional.
Editor : Marthadi