LombokPost - Konflik kepemimpinan di jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menghangat.
Pemicunya adalah beredarnya Surat Edaran tertanggal 25 November 2025.
Salah satu poin dalam Surat Edaran itu adalah pernyataan bahwa KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Surat Edaran itu ditandatangani secara digital oleh Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir. Saat dikonfirmasi, Kiai Afifuddin belum menjawab. Sementara Kiai Tajul memberikan jawaban singkat.
"Enggeh benar surat edarannya ya," kata Kiai Tajul. Dia menegaskan bahwa surat itu adalah surat edaran. "Bukan surat pemberhentian (Ketua Umum PBNU)," sambungnya.
Tajul mengatakan, Surat Edaran dengan surat pemberhentian formatnya berbeda. Dia menegaskan harus berhati-hati dalam aturan surat-menyurat. Sebab, ada implikasi administrasinya. "Tetapi saya info surat (edaran) itu ndak bisa distempel," tandasnya.
Dari pihak Gus Yahya belum ada respons mengenai surat edaran itu. Jawa Pos sudah menghubungi Achmad Ghufron Sirodj atau Ra Gopong selaku orang dekat Gus Yahya. Namun dia belum merespons.
Pada bagian lain, cendekiawan muda NU Nadirsyah Hosen masih ingin memastikan surat edaran tersebut. Beberapa hari terakhir dia aktif menulis respons terkait polemik kepemimpinan PBNU. "Saya mohon waktu dulu ya," jelasnya singkat.
Untuk diketahui, di Surat Edaran itu tertulis tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU. Surat tersebut ditujukan untuk Pengurus Besar Pleno, PWNU, dan PCNU se-Indonesia, serta Pengurus Cabang Istimewa NU di berbagai negara.
Isi Surat Edaran itu sekilas mirip kronologi dan terdiri atas lima poin penjelasan. Diawali dari penyerahan surat risalah rapat Syuriah PBNU oleh Kiai Afifuddin kepada Gus Yahya di Ancol, Jakarta pada 21 November. Tetapi Gus Yahya menyerahkan kembali surat itu ke Kiai Afifuddin.
Selanjutnya, pada 23 November, melalui sistem persuratan NU bernama Digdaya, Gus Yahya sudah menerima dan membaca surat perihal penyampaian hasil rapat harian Syuriah. Dengan demikian sudah memenuhi poin rapat harian yang isinya memberhentikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.
Lalu, butir ketiga Surat Edaran menerangkan bahwa Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Dengan demikian Gus Yahya tidak memiliki wewenang dan hak menggunakan atribut, fasilitas, atau hak-hak lainnya yang melekat sebagai Ketua Umum PBNU. Selain itu juga tidak bisa bertindak atas nama perkumpulan NU.
Perkumpulan NU selanjutnya akan menggelar Rapat Pleno. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pergantian antar waktu. Selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU, untuk sementara kepemimpinan PBNU sepenuhnya ada di Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
Bantahan Gus Yahya
Sementara itu, menjelang magrib tadi malam, keluar surat yang diteken secara digital oleh Gus Yahya bersama Wakil Sekjen Faisal Saimima. Inti surat itu adalah menegaskan bahwa Surat Edaran yang salah satu poinnya memberhentikan Gus Yahya, tidak sah.
Selain itu, isi surat itu dinilai tidak mewakili keputusan resmi PBNU. Dalam suratnya, Gus Yahya meminta seluruh pihak untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen persuratan NU. Caranya bisa dilakukan secara online.
Di surat tersebut dinyatakan bahwa keabsahan Surat Edaran harus ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal PBNU. Surat resmi PBNU juga dilengkapi stempel resmi secara digital. Kemudian juga tidak ada watermark draft sebagaimana yang beredar.
Di tengah kemelut PBNU, kemarin beredar kabar bahwa Syuriah menunjuk Sekjen PBNU Saifullah Yusuf sebagai pj ketua umum PBNU. Namun, hingga tadi malam isu tersebut belum terkonfirmasi. Selasa (25/22) lalu Gus Ipul –sapaan Saifullah Yusuf– berada di Semarang untuk acara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Sosial. Waktu itu, sejumlah wartawan, termasuk Radar Semarang Grup Jawa Pos menanyakan tentang konflik internal PBNU. Namun, Gus Ipul tak mau menjawab panjang.
Gus Ipul juga mengatakan tidak tahu menahu mengenai pertemuan alim ulama yang diadakan Gus
Yahya di kanto PBNU. Gus Ipul mengaku belum bertemu dengan Gus Yahya untuk membahas isu tersebut. ”Belum, belum, ndak (tidak bertemu)," katanya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN di Gedung Gradika Semarang, Selasa (25/11).
Gus Ipul mengaku akan menyerahkan segala keputusan pada ulama. ”Terus terang belum tau, gini, kalau saya tetep ya, bahwa kita serahkan saja kepada para ulama. NU ini kan pimpinannya para ulama, ya kita ikuti aja, yah, kita ikuti nanti pasti ada informasi lebih lanjut," tegasnya. (wan/kap/oni)
Editor : Kimda Farida