LombokPost - Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.
Khususnya kepada kelompok rentan yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi daerah terkait perlindungan sosial.
Payung hukum ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri mengatakan,.kesejahteraan sosial merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah telah membuat berbagai program perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial.
Itu semua mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, hingga perlindungan sosial.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin di Lombok Utara mengalami penurunan.
Yakni dari 25,80 persen pada Maret 2023 menjadi 23,96 persen pada Maret 2024.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
