LombokPost - ''Coba buka mata hati, lihat kondisi masyarakat. Hampir dua malam saya terjebak air. Saya melihat anak-anak kita kelaparan. Tapi apa boleh buat, kekuatan kami tidak ada, tolong bantu kami.''
Pernyataan menyedihkan itu diucapkan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil saat bertemu dengan unsur forkopimda dan tim posko penanganan banjir di Pendapa Bupati, Lhokseumawe, Rabu (3/12).
Ismail tampak terbata-bata menceritakan kondisi warga Aceh Utara. Sesekali tangannya mengusap air mata. Dia sangat berharap bantuan dari pemerintah pusat.
Ismail telah membuat surat pernyataan yang berisi ketidakmampuan mengatasi bencana banjir dan longsor. Dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelamatkan warganya.
Ismail tidak sendirian. Dikutip dari Rakyat Aceh, hingga kemarin sudah ada delapan daerah di Aceh yang menyatakan tidak sanggup menangani dampak banjir dan longsor. Tingginya kerusakan infrastruktur, akses jalan yang terputus, serta keterbatasan logistik dan anggaran membuat pemda kewalahan menghadapi situasi darurat.
Selain Aceh Utara, tujuh daerah yang ''angkat tangan'' adalah Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Aceh Timur, Kota Subulussalam, dan Nagan Raya.
Lebih Parah dari Dampak Tsunami
Kembali ke Aceh Utara. Bupati Ismail menerangkan bahwa situasi di lapangan semakin buruk. Sembilan kecamatan mengalami kerusakan paling parah. Sejumlah gampong (setingkat kelurahan atau desa) masih terisolasi karena akses darat tertutup banjir, kayu, lumpur, serta pohon dan tiang listrik yang tumbang.
“Bantuan logistik belum bisa menjangkau seluruh korban. Untuk beberapa wilayah terisolir, kami sangat membutuhkan dukungan helikopter,” terang Ayah Wa, sapaan Bupati Ismail, kepada awak media.
Dia telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 2 Desember 2025. Surat itu berisi pernyataan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menangani darurat bencana.
Dalam surat tersebut, Pemkab Aceh Utara melaporkan data kerusakan akibat banjir yang terjadi di seluruh wilayah Aceh Utara. Bahkan, dampaknya jauh lebih luas dibandingkan tsunami Aceh 2004 yang terfokus di wilayah pesisir.
Sebanyak 121 warga meninggal dunia dan 118 orang masih hilang hingga hari kedelapan pasca banjir. Selain itu, infrastruktur publik rusak berat dan banyak permukiman warga hilang tersapu banjir.
Akses ke sejumlah gampong masih terputus, membuat penyaluran bantuan darurat terhambat.
Warga Aceh Tengah Bangun Helipad
Kelaparan dan akses terputus membuat warga Kemukiman Wih Dusun Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, membangun helipad darurat dengan peralatan seadanya. Mereka berharap helikopter dapat mendarat dan menyalurkan bantuan yang tak kunjung tiba.
''Kami berharap dengan adanya helipad ini, ada secercah harapan untuk hidup. Sudah lebih seminggu kami tidak mendapat bantuan sebutir beras pun,” keluh Badri Linge, warga Jamat, dikutip dari harian Rakyat Aceh, Selasa (2/12).
Sejak bencana menerjang, desa mereka terputus total dari dunia luar. Bantuan logistik maupun medis tak satu pun berhasil mencapai wilayah itu. Menurut Badri, situasi semakin genting. Warga membutuhkan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
“Jumlah warga terdampak ratusan balita, ibu hamil, hingga lansia. Kami merasa kematian sudah di depan mata,” ujarnya. Ia menambahkan, di tengah keterbatasan dan isolasi, kini hanya ada dua hal yang mereka gantungkan. Yakni, pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan bantuan pemerintah pusat. “Kami sangat berharap bantuan Bapak Prabowo bisa segera datang,” katanya.
Pemerintah Jalankan Operasi Nasional
Pemerintah memastikan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan maksimal. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, seluruh unsur pemerintah bergerak cepat sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Atas instruksi presiden, seluruh langkah penanganan harus cepat, efektif, dan responsif,” ujar Pratikno di Halim Perdanakusuma Rabu (3/12).
Lebih dari 500 ribu ton bantuan dikirim ke wilayah terdampak. Bantuan yang dikirim mencakup sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan lain.
Mengenai tuntutan agar pemerintah menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional, Pratikno tidak sepakat. "Penangannya yang nasional," katanya. Pratikno mengatakan, seluruh kementerian, lembaga, bersama TNI, Polri, dan BNPB mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin di wilayah bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada kesempatan yang sama juga menampik isu pemerintah daerah menyerah. Menurut dia, pemda tetap bekerja semampu mereka. Dia mencontohkan di Aceh Tengah yang terisolasi karena akses terputus, namun masih tetap bekerja. "Ada hal yang mereka tidak mampu, harus ada tambahan makanan, BBM. Dropping dari udara," ujarnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memastikan situasi sudah kondusif. “Sampai saat ini sudah tidak ada lagi penjarahan. Yang sempat diamankan semua sudah kita lepas. Kita paham saat itu mereka hanya membutuhkan logistik makanan,” ujarnya.
Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, seluruh wilayah terdampak mendapatkan atensi khusus. Daerah-daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau pun tengah jadi fokus utama. "Kita utamakan daerah-daerah yang masih terisolir untuk memastikan dukungan logistik terpenuhi. Aceh Tamiang salah satunya," ujar menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu pada Rabu (3/12).
Perlu Jalankan Program Tanggap Darurat
Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025, jumlah korban meninggal mencapai 753 orang. Sedangkan yang belum ditemukan sebanyak 650 orang. Lalu, korban luka-luka 2.600 orang dan 576.300 jiwa mengungsi. Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi bertambah. Begitu juga dengan rumah serta fasilitas umum yang rusak.
''Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,'' ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Dia mengucapkan bela sungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban. ''Korban yang meninggal semoga khunul khatimah,'' katanya.
Dia menegaskan, untuk memberikan respons cepat dan terintegrasi, pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana. ''Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN 2025 sebesar Rp 4 triliun,'' katanya.
Dukungan anggaran itu bisa dialokasikan untuk proses tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. Dalam jangka pendek, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting. Tujuannya agar para korban tidak kelaparan. ''Saya sedih menyaksikan di berbagai media, ada warga melakukan ''penjarahan'' di pertokoan dan gudang Bulog. Saya yakin kondisi warga demikian karena belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak, dan mungkin hal itu untuk mempertahankan hidup mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan, yang saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,'' paparnya.
Karena itu, Said meminta agar program tanggap darurat disegerakan dengan lebih masif. Misalnya, pembangunan tempat pengungsian yang layak untuk tempat tinggal sementara, suplai kebutuhan makanan, MCK, selimut, dan pakaian jadi. Khusus untuk kelompok rentan seperti anak anak, lanjut Said, perlu diberikan layanan trauma healing. Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang masif untuk menemukan korban yang hilang.
Menurut Said, anggaran on call tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan program pasca tanggap darurat, yakni untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran tahun 2026 dan seterusnya. ''Karena program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar,'' katanya. (wan/mia/lyn/fir/oni)
Editor : Jelo Sangaji