LombokPost – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk mengerahkan secara maksimal sumber daya negara dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Negara menetapkan situasi ini sebagai Prioritas Nasional dan menjamin ketersediaan dana dan logistik secara total.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Alam di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Baca Juga: Akses Medan-Aceh Mulai Terbuka! Alat Berat Kerja Nonstop, Bantuan Udara dan Laut Dikebut
"Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total," ujar Menko PMK Pratikno, Rabu (3/12/2025).
Pengerahan Armada Udara dan Logistik Besar-besaran
Menko PMK merinci upaya cepat tanggap pemerintah, yang melibatkan pengerahan kekuatan penuh dari TNI, Polri, dan BUMN.
Bantuan Logistik: Lebih dari 500 ribu ton bantuan (sembako, obat-obatan, tenda, selimut) telah dikirimkan, termasuk ke daerah yang jalur aksesnya terputus.
Armada Udara: Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB diterjunkan untuk menjangkau wilayah terisolir.
Pengiriman Logistik Skala Besar: Pesawat angkut berat TNI AU, termasuk A400, CN-295 (A-2904), dan C-130J Super Hercules, digunakan untuk mobilisasi logistik dan melakukan air drop bantuan di daerah terputus seperti Aceh Tamiang dan Langsa.
Selain itu, posko logistik, posko kesehatan, dapur umum, dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah didirikan di lokasi-lokasi terdampak.
Pemulihan Layanan Vital Dipercepat
BUMN juga bergerak cepat untuk memulihkan layanan publik. PLN mempercepat perbaikan tower bertegangan tinggi dari estimasi 5-6 hari menjadi hanya 2-3 hari, menargetkan jalur Arun-Bireuen dan Tarutung-Sibolga menyala kembali pada hari Jumat, 5 Desember 2025. Telkom mengerahkan 2.498 personel, sementara Pertamina memastikan distribusi BBM melalui jalur darat.
Fase Rehab Rekon dan Penertiban Hutan
Menko PMK menambahkan, pemerintah tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga telah mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).
"Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur," jelas Pratikno.
Menariknya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir, dengan melibatkan analisis citra satelit untuk menindak pihak yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan.
Pratikno menutup dengan menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya.
Editor : Siti Aeny Maryam